Hari Cordillera ke 35: Lawan Tirani ! Majukan Politik Perubahan dan Penentuan Nasib Sendiri !
sumber : https://web.facebook.com/notes/cordillera-peoples-alliance/35thcordillera-day-central-statement-resist-tyranny-advance-the-politics-of-chan/2286188358084679/?qid=6682787230548851055&mf_story_key=-4984229650759315449&__tn__=HH-R
Pernyataan Pusat Hari Cordillera ke 35: Lawan Tirani ! Majukan Politik Perubahan dan Penentuan Nasib Sendiri !
Aliansi Bangsa-Bangsa Cordillera – Senin, 22 April 2019
Kami memperingati Hari Cordillera ke 35 sebagai sebuah tradisi berkelanjutan mengenai pembelaan terhadap tanah leluhur kami dan hak-hak kami. Dengan kekuatan dan semangat baru kami menegaskan kembali perlawanan kami terhadap tirani dan fasisme rezim Duterte yang semakin memburuk. Perayaan Hari Cordillera adalah sebuah pernyataan tentang perjuangan tegas dan kukuh Bangsa Cordillera untuk penentuan nasib sendiri dan demokrasi nasional. Kegiatan-kegiatan Hari Cordillera tahun ini akan dilaksanakan secara simultan di keenam provinsi Cordillera (24 dan 27 April) dan Kota Baguio (24 April), serta dirayakan di Hongkong (21 April). Ini akan merangsang perlawanan Rakyat terhadap tirani dan fasisme, melantangkan seruan bagi politik perubahan, dan menguatkan perjuangan bagi penentuan nasib sendiri.
Kediktatoran yang Mengancam dan Perjuangan Rakyat Filipina
Krisis ekonomi dan politik yang kronis di negeri ini diperburuk oleh tirani rezim Duterte dan ketertundukannya kepada perintah majikan imperialisnya, yakni Amerika Serikat (AS) dan Cina. Peningkatan terorisme-negara dan serangan-serangan terhadap hak-hak Rakyat, dan upaya-upaya berkelanjutan untuk mengubah konstitusi, semuanya ini diarahkan untuk melembagakan kekuasaan teror Duterte secara total dan nasional serta meningkatkan penjarahan imperialis, dengan perkataan lain: sebuah kediktatoran.
Rakyat yang miskin dan terpinggirkan sedang dibenamkan semakin dalam di kubangan kemiskinan berkat kebijakan neoliberal rezim ini dan kebijakan ekonomi anti-Rakyatnya seperti Reformasi Pajak bagi Akselerasi dan Pemasukan {Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN 1 dan 2)} dan Undang-Undang Tarif Beras (Rice Tarrification Law). Inflasi mencapai 6-7 % setiap bulan, mengakibatkan melonjaknya harga-harga barang-barang pokok, transportasi dan jasa-jasa. Rakyat, yang kehilangan mata-pencahariannya, bergulat untuk bertahan hidup terutama karena pemerintah menghentikan pelayanan sosial dan dukungan kepada pertanian. Sangatlah terasa menghina bagi keluarga-keluarga yang nyaris tak bisa makan tiga kali sehari untuk mengatakan bahwa ambang batas kemiskinan adalah penghasilan bulanan PHP 10,000 (setara kurang lebih Rp. 2,75 juta) untuk sebuah keluarga dengan lima anggota.
Urusan militer, politik dan ekonomi negara kami terus menerus diatur oleh kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang menekan dan tak adil yang menguntungkan imperialis AS dan Cina. Salah satu perjanjian kredit dengan Cina bagi program “Bangun, Bangun, Bangun” rezim ini adalah perjanjian kredit P3.6-billion untuk proyek Irigasi Pompa Sungai Chico (the Chico River Pump Irrigation Project). Perjanjian itu memberatkan karena suku bunganya yang sangat tinggi dan karena kedaulatan nasional [Filipina] sungguh-sungguh digerogoti oleh kondisi-kondisi pinjaman itu. Penandatanganan perjanjian tersebut oleh pemerintahan Duterte adalah sebuah pengkhianatan yang harus dimintakan pertanggungjawabannya oleh Rakyat. Perlawanan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut semakin kuat, termasuk sebuah petisi yang diajukan ke Mahkamah Agung di samping peninjauan ulang terhadap kasus-kasus perselisihan teritorial yang sebelumnya dimenangkan di tingkatan internasional.
Untuk mengalihkan perhatian Rakyat dari korupsi dan program-program serta kebijakan-kebijakannya yang anti-Rakyat, pemerintahan Duterte terus membuat kegaduhan dengan program andalannya yakni “perang terhadap narkoba” (Oplan Tokhang), yang sebetulnya cuma tipuan. Langkah ini gagal memecahkan masalah narkoba dan hanya mendorong aparat keamanan untuk secara gamblang melecehkan hukum dan kewajiban negara untuk menghormati Hak-Hak Azasi Manusia (HAM). Di bawah rezim Duterte ada lebih dari 20.000 korban perang narkoba dan jumlah ini masih terus bertambah. Meskipun demikian, para bandar-besar narkoba dan koneksinya di pemerintahan masih saja melenggang bebas.
Perlawanan sah Rakyat terhadap kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan anti-Rakyat, sebuah hakikat demokrasi, dihadapi dengan darurat-militer de facto nasional, kebijakan kontra-pemberontakan (Oplan Kapayapaan) dan kebijakan perang habis-habisan melawan Partai Komunis Filipina {the Communist Party of the Philippines(CPP)}, Tentara Rakyat Baru {New Peoples Army (NPA)} dan Front Demokratis Nasional Filipina {the National Democratic Front of the Philippines(NDFP)} (CPP-NPA-NDFP), bahkan terhadap organisasi-organisasi legal dan media yang kritis. Jadi, hak-hak manusia dan hak-hak demokratis Rakyat Filipina dilanggar oleh pemerintah secara terang-terangan, masif dan sistematis. Sejak Duterte berkuasa, ada sekitar 234 korban pembunuhan politis, dan lebih dari setengah juta korban pemboman, penggusuran paksa, gangguan dan persekusi politik terhadap Masyarakat Adat dan aktifis. Penghentian sepihak Duterte terhadap perundingan perdamaian antara pemerintah dan Front Demokratis Nasional Filipina membuktikan ketidaktulusannya menghadapi akar-akar konflik bersenjata dan kemiskinan di negeri ini.
Rakyat yang miskin dan terpinggirkan sedang dibenamkan semakin dalam di kubangan kemiskinan berkat kebijakan neoliberal rezim ini dan kebijakan ekonomi anti-Rakyatnya seperti Reformasi Pajak bagi Akselerasi dan Pemasukan {Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN 1 dan 2)} dan Undang-Undang Tarif Beras (Rice Tarrification Law). Inflasi mencapai 6-7 % setiap bulan, mengakibatkan melonjaknya harga-harga barang-barang pokok, transportasi dan jasa-jasa. Rakyat, yang kehilangan mata-pencahariannya, bergulat untuk bertahan hidup terutama karena pemerintah menghentikan pelayanan sosial dan dukungan kepada pertanian. Sangatlah terasa menghina bagi keluarga-keluarga yang nyaris tak bisa makan tiga kali sehari untuk mengatakan bahwa ambang batas kemiskinan adalah penghasilan bulanan PHP 10,000 (setara kurang lebih Rp. 2,75 juta) untuk sebuah keluarga dengan lima anggota.
Urusan militer, politik dan ekonomi negara kami terus menerus diatur oleh kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang menekan dan tak adil yang menguntungkan imperialis AS dan Cina. Salah satu perjanjian kredit dengan Cina bagi program “Bangun, Bangun, Bangun” rezim ini adalah perjanjian kredit P3.6-billion untuk proyek Irigasi Pompa Sungai Chico (the Chico River Pump Irrigation Project). Perjanjian itu memberatkan karena suku bunganya yang sangat tinggi dan karena kedaulatan nasional [Filipina] sungguh-sungguh digerogoti oleh kondisi-kondisi pinjaman itu. Penandatanganan perjanjian tersebut oleh pemerintahan Duterte adalah sebuah pengkhianatan yang harus dimintakan pertanggungjawabannya oleh Rakyat. Perlawanan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut semakin kuat, termasuk sebuah petisi yang diajukan ke Mahkamah Agung di samping peninjauan ulang terhadap kasus-kasus perselisihan teritorial yang sebelumnya dimenangkan di tingkatan internasional.
Untuk mengalihkan perhatian Rakyat dari korupsi dan program-program serta kebijakan-kebijakannya yang anti-Rakyat, pemerintahan Duterte terus membuat kegaduhan dengan program andalannya yakni “perang terhadap narkoba” (Oplan Tokhang), yang sebetulnya cuma tipuan. Langkah ini gagal memecahkan masalah narkoba dan hanya mendorong aparat keamanan untuk secara gamblang melecehkan hukum dan kewajiban negara untuk menghormati Hak-Hak Azasi Manusia (HAM). Di bawah rezim Duterte ada lebih dari 20.000 korban perang narkoba dan jumlah ini masih terus bertambah. Meskipun demikian, para bandar-besar narkoba dan koneksinya di pemerintahan masih saja melenggang bebas.
Perlawanan sah Rakyat terhadap kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan anti-Rakyat, sebuah hakikat demokrasi, dihadapi dengan darurat-militer de facto nasional, kebijakan kontra-pemberontakan (Oplan Kapayapaan) dan kebijakan perang habis-habisan melawan Partai Komunis Filipina {the Communist Party of the Philippines(CPP)}, Tentara Rakyat Baru {New Peoples Army (NPA)} dan Front Demokratis Nasional Filipina {the National Democratic Front of the Philippines(NDFP)} (CPP-NPA-NDFP), bahkan terhadap organisasi-organisasi legal dan media yang kritis. Jadi, hak-hak manusia dan hak-hak demokratis Rakyat Filipina dilanggar oleh pemerintah secara terang-terangan, masif dan sistematis. Sejak Duterte berkuasa, ada sekitar 234 korban pembunuhan politis, dan lebih dari setengah juta korban pemboman, penggusuran paksa, gangguan dan persekusi politik terhadap Masyarakat Adat dan aktifis. Penghentian sepihak Duterte terhadap perundingan perdamaian antara pemerintah dan Front Demokratis Nasional Filipina membuktikan ketidaktulusannya menghadapi akar-akar konflik bersenjata dan kemiskinan di negeri ini.
Tirani dan Fasisme di Cordillera dan Perjuangan Berkelanjutan kami
Sebagai sebuah mikrokosmos Masyarakat Filipina, Cordillera ditekan militerisasi yang semakin intensif, serangan-serangan sistematis kepada komunitas-komunitas Masyarakat Adat, aktifis, pembela HAM dan organisasi-organisasi Rakyat, seiring dengan penjarahan dan eksploitasi sumber-sumber daya demi keuntungan tanpa batas untuk segelintir orang. Diskriminasi yang terlembagakan terhadap Bangsa-Bangsa Adat terus menerus merupakan bencana bagi kaum Igorot (Catatan : Igorot, yang berarti “orang gunung”, adalah nama kolektif beberapa Suku Adat Cordillera, antara lain : Bontoc, Ibaloi, Ifugao, Isneg, Kalinga, Kankanaey).
Tanah dan sumber-sumber daya Cordillera tetap merupakan target penjarahan dan eksploitasi oleh kapitalis asing maupun lokal. Ada sekurang-kurangnya 102 aplikasi ijin pertambangan meliputi 649.230 hektar. Selain itu, 87 proyek pembangkit listrik tenaga air (hydropower) dan 7 proyek pembangkit listrik tenaga panas-bumi (geothermal) telah diberikan oleh Departemen Energi kepada SN Aboitiz, Hedcor, Pan Pacific Power Corporation, Santa Clara Power Corp., Aragorn Power and Energy Corp., San Lorenzo Ruiz Builders yang dimiliki oleh Oscar Violago dan perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional lainnya, yang seluruhnya mengancam sungai-sungai, komunitas-komunitas dan mata-pencaharian kami.
Di Provinsi Mountain (Mountain Province) terletak area aplikasi pertambangan terbesar yang meliputi 43.000 hektar, yang diajukan oleh the Cordillera Exploration Co., Inc. (CEXCI), sebuah anak-perusahaan Nickel Asia dan mitra perusahaan Jepang Sumitomo Metal Mining Co. Untuk melindungi aplikasi pertambangan CEXCI, Angkatan Bersenjata {Armed Forces of the Philippines (AFP)} dan Polisi Filipina {Philippine National Police (PNP)} telah menggencarkan operasi-operasi militer dan mendirikan perkemahan di dalam wilayah komunitas Besao dan Sagada. Ini adalah mandat mereka sebagai Kekuatan Pertahanan Investasi {Investment Defense Forces (IDF)} pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.
Komisi Nasional Bangsa-Bangsa Adat {the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP)} terus menerus merupakan alat penjarahan dan penindasan nasional ketimbang mempertahankan hak-hak Masyarakat Adat dalam semua proyek tersebut. NCIP mengabaikan protes-protes komunitas seperti dalam kasus Bendungan Karayan dan Bendungan Guined. Dia mengijinkan konstruksi Proyek Irigasi Pompa Sungai Chico (Chico River Pump Irrigation Project) tanpa “Persetujuan Sebelumnya yang Bebas dan Didukung Informasi Cukup” {Free Prior and Informed Consent (FPIC)} komunitas-komunitas terdampak di Pinukpuk, Kalinga. NCIP tak melakukan apapun tentang militerisasi komunitas-komunitas Adat dan berbagai pelanggaran HAM yang mengikutinya. Dia melalaikan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Bangsa-Bangsa Adat, dan ini merupakan alasan yang cukup untuk menghapuskan komisi tersebut.
Beberapa tahun belakangan ada upaya berkelanjutan mencetuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Regional. RUU yang sekarang, yaitu House Bill 5343, gagal ditetapkan Kongres yang paling akhir. RUU itu tidak berasal dari akar-rumput dan tidak didasarkan pada penghormatan sejati kepada hak-hak kolektif kami atas tanah-tanah leluhur dan hak kami untuk menentukan nasib sendiri di dalam sebuah Filipina yang sungguh-sungguh demokratis dan berdaulat.
Kami sangat prihatin mengenai upaya pemerintah mengubah konstitusi dan membuat federalisme, yang diarahkan pada pengkonsolidasian kediktatoran. Perubahan konstitusi akan memperburuk penindasan nasional terhadap Masyarakat-Masyarakat Adat dan melanggar hak-hak Rakyat, kemerdekaan negara dan demokrasi. Dia juga akan mengintensifkan penjarahan dan eksploitasi terhadap tanah-tanah dan sumber-sumber daya leluhur kami.
Begitu kami melawan, kami menghadapi fitnah politis dan pelabelan teroris kepada organisasi-organisasi Rakyat dan individu-individu, yang dilakukan secara meluas; maupun tuduhan-tuduhan palsu oleh Angkatan Bersenjata Filipina, seperti dalam kasus Rachel Mariano yang saat ini dipenjara karena tuduhan-rekayasa yang diajukan oleh Batalyon Infanteri ke 81. Operasi militer dan serangan-serangan yang makin gencar oleh tentara dan polisi terhadap Rakyat menyebarkan ketakutan dan teror di komunitas-komunitas kami.
Para pemimpin organisasi-organisasi legal Rakyat, yang sebelumnya oleh Departemen Kehakiman {Department of Justice (DOJ)} namanya dimasukkan ke dalam daftar di sebuah petisi pengharaman CPP-NPA sebagai organisasi teroris, tetaplah diancam. Meskipun ada perubahan yang di dalamnya DOJ tidak lagi memasukkan nama para pemimpin Cordillera Peoples Alliance (CPA), para pemimpin itu tetaplah merupakan target serangan aparat keamanan negara di bawah Kebijakan Keamanan Internal Nasional {the National Internal Security Policy (Oplan Kapayapaan)}.
Majukan Politik Perubahan
Tanah dan sumber-sumber daya Cordillera tetap merupakan target penjarahan dan eksploitasi oleh kapitalis asing maupun lokal. Ada sekurang-kurangnya 102 aplikasi ijin pertambangan meliputi 649.230 hektar. Selain itu, 87 proyek pembangkit listrik tenaga air (hydropower) dan 7 proyek pembangkit listrik tenaga panas-bumi (geothermal) telah diberikan oleh Departemen Energi kepada SN Aboitiz, Hedcor, Pan Pacific Power Corporation, Santa Clara Power Corp., Aragorn Power and Energy Corp., San Lorenzo Ruiz Builders yang dimiliki oleh Oscar Violago dan perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional lainnya, yang seluruhnya mengancam sungai-sungai, komunitas-komunitas dan mata-pencaharian kami.
Di Provinsi Mountain (Mountain Province) terletak area aplikasi pertambangan terbesar yang meliputi 43.000 hektar, yang diajukan oleh the Cordillera Exploration Co., Inc. (CEXCI), sebuah anak-perusahaan Nickel Asia dan mitra perusahaan Jepang Sumitomo Metal Mining Co. Untuk melindungi aplikasi pertambangan CEXCI, Angkatan Bersenjata {Armed Forces of the Philippines (AFP)} dan Polisi Filipina {Philippine National Police (PNP)} telah menggencarkan operasi-operasi militer dan mendirikan perkemahan di dalam wilayah komunitas Besao dan Sagada. Ini adalah mandat mereka sebagai Kekuatan Pertahanan Investasi {Investment Defense Forces (IDF)} pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.
Komisi Nasional Bangsa-Bangsa Adat {the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP)} terus menerus merupakan alat penjarahan dan penindasan nasional ketimbang mempertahankan hak-hak Masyarakat Adat dalam semua proyek tersebut. NCIP mengabaikan protes-protes komunitas seperti dalam kasus Bendungan Karayan dan Bendungan Guined. Dia mengijinkan konstruksi Proyek Irigasi Pompa Sungai Chico (Chico River Pump Irrigation Project) tanpa “Persetujuan Sebelumnya yang Bebas dan Didukung Informasi Cukup” {Free Prior and Informed Consent (FPIC)} komunitas-komunitas terdampak di Pinukpuk, Kalinga. NCIP tak melakukan apapun tentang militerisasi komunitas-komunitas Adat dan berbagai pelanggaran HAM yang mengikutinya. Dia melalaikan dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Bangsa-Bangsa Adat, dan ini merupakan alasan yang cukup untuk menghapuskan komisi tersebut.
Beberapa tahun belakangan ada upaya berkelanjutan mencetuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Regional. RUU yang sekarang, yaitu House Bill 5343, gagal ditetapkan Kongres yang paling akhir. RUU itu tidak berasal dari akar-rumput dan tidak didasarkan pada penghormatan sejati kepada hak-hak kolektif kami atas tanah-tanah leluhur dan hak kami untuk menentukan nasib sendiri di dalam sebuah Filipina yang sungguh-sungguh demokratis dan berdaulat.
Kami sangat prihatin mengenai upaya pemerintah mengubah konstitusi dan membuat federalisme, yang diarahkan pada pengkonsolidasian kediktatoran. Perubahan konstitusi akan memperburuk penindasan nasional terhadap Masyarakat-Masyarakat Adat dan melanggar hak-hak Rakyat, kemerdekaan negara dan demokrasi. Dia juga akan mengintensifkan penjarahan dan eksploitasi terhadap tanah-tanah dan sumber-sumber daya leluhur kami.
Begitu kami melawan, kami menghadapi fitnah politis dan pelabelan teroris kepada organisasi-organisasi Rakyat dan individu-individu, yang dilakukan secara meluas; maupun tuduhan-tuduhan palsu oleh Angkatan Bersenjata Filipina, seperti dalam kasus Rachel Mariano yang saat ini dipenjara karena tuduhan-rekayasa yang diajukan oleh Batalyon Infanteri ke 81. Operasi militer dan serangan-serangan yang makin gencar oleh tentara dan polisi terhadap Rakyat menyebarkan ketakutan dan teror di komunitas-komunitas kami.
Para pemimpin organisasi-organisasi legal Rakyat, yang sebelumnya oleh Departemen Kehakiman {Department of Justice (DOJ)} namanya dimasukkan ke dalam daftar di sebuah petisi pengharaman CPP-NPA sebagai organisasi teroris, tetaplah diancam. Meskipun ada perubahan yang di dalamnya DOJ tidak lagi memasukkan nama para pemimpin Cordillera Peoples Alliance (CPA), para pemimpin itu tetaplah merupakan target serangan aparat keamanan negara di bawah Kebijakan Keamanan Internal Nasional {the National Internal Security Policy (Oplan Kapayapaan)}.
Majukan Politik Perubahan
Memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk perlawanan. Meskipun kami tak berilusi bahwa sebuah pemilu dapat mengatasi sistem politik yang busuk dan masalah-masalah lama Masyarakat kami, kami memahami bahwa pemilu itu adalah sebuah ruangan bagi kami untuk mengajukan reformasi-reformasi yang akan sungguh-sungguh membela kepentingan Rakyat. Politik Perubahan berarti perubahan sistem politik sebagai pijakan bagi pembangunan ekonomi sejati yang mengarah ke kemajuan menyeluruh. Dia berarti perjuangan melawan penindasan dan eksploitasi kekuatan asing dan segelintir elit, demi kemerdekaan dan perkembangan Masyarakat. Dia berarti pengakuan hak kami untuk menentukan nasib sendiri sebagai Suku Adat dan kontrol kami atas tanah-tanah dan sumber-sumber daya leluhur kami. Dia berarti sebuah pengukuhan bagi penghormatan kepada hak-hak Rakyat dan hak-hak Manusia ke arah perdamaian sejati.
Dalam konteks pemilu tanggal 13 Mei 2019, peringatan Hari Cordillera 2019 mengusung agenda pemilu Rakyat dan merupakan sebuah ekspresi dukungan kolektif kami bagi para Kandidat dan Calon-Partai (partylists), yang progresif. Pada masa ini, yang di dalamnya ada fasisme yang semakin gencar oleh rezim Duterte, korupsi yang luas dan pengabaian negara, kami perlu memastikan bahwa suara kami ada di Senat dan Dewan Perwakilan.
Calon Senator Neri Colmenares, seorang Pengacara Rakyat, aktifis dan putra seorang klerk dan penjaga keamanan, sangatlah cocok memenuhi kebutuhan adanya darah baru di Senat. Sebagai seorang penyintas UU Darurat Militer dan pembela HAM, Colmenares pernah selama 3 periode menjabat sebagai representatif melalui Partai Bayan Muna (2007-2016) dan telah turut mencetuskan berbagai Undang-Undang mengenai kesejahteraan Rakyat, termasuk UU Kenaikan 2.000 Pesos Pensiun Warga Lanjut Usia (P2,000 Senior Citizens’ Pension Hike) dan Pengakuan dan Ganti Rugi bagi Korban Pelanggaran HAM.
Para Calon-Partai yang progresif di bawah Koalisi Makabayan secara sistematis sedang diserang oleh tentara dan polisi melalui stigma komunis, fitnah politis, kampanye negatif, dan pencopotan secara terang-terangan poster-poster kampanye Bayan Muna, ACT Teachers, AnakPawis, Kabataan dan Gabriela. Ini adalah kecurangan dan kekerasan elektoral yang harus dikutuk, diinvestigasi dan dihentikan. Taruhannya besar, tapi kami tahu bahwa Rakyat akan memilih para Calon-Partai yang progresif ini sebagai representatif sektor-sektor yang terpinggirkan, yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan mereka dan membuat Undang-Undang bagi kepentingan mayoritas.
Lawan tirani! Majukan politik perubahan dan penentuan nasib sendiri!
Dalam konteks pemilu tanggal 13 Mei 2019, peringatan Hari Cordillera 2019 mengusung agenda pemilu Rakyat dan merupakan sebuah ekspresi dukungan kolektif kami bagi para Kandidat dan Calon-Partai (partylists), yang progresif. Pada masa ini, yang di dalamnya ada fasisme yang semakin gencar oleh rezim Duterte, korupsi yang luas dan pengabaian negara, kami perlu memastikan bahwa suara kami ada di Senat dan Dewan Perwakilan.
Calon Senator Neri Colmenares, seorang Pengacara Rakyat, aktifis dan putra seorang klerk dan penjaga keamanan, sangatlah cocok memenuhi kebutuhan adanya darah baru di Senat. Sebagai seorang penyintas UU Darurat Militer dan pembela HAM, Colmenares pernah selama 3 periode menjabat sebagai representatif melalui Partai Bayan Muna (2007-2016) dan telah turut mencetuskan berbagai Undang-Undang mengenai kesejahteraan Rakyat, termasuk UU Kenaikan 2.000 Pesos Pensiun Warga Lanjut Usia (P2,000 Senior Citizens’ Pension Hike) dan Pengakuan dan Ganti Rugi bagi Korban Pelanggaran HAM.
Para Calon-Partai yang progresif di bawah Koalisi Makabayan secara sistematis sedang diserang oleh tentara dan polisi melalui stigma komunis, fitnah politis, kampanye negatif, dan pencopotan secara terang-terangan poster-poster kampanye Bayan Muna, ACT Teachers, AnakPawis, Kabataan dan Gabriela. Ini adalah kecurangan dan kekerasan elektoral yang harus dikutuk, diinvestigasi dan dihentikan. Taruhannya besar, tapi kami tahu bahwa Rakyat akan memilih para Calon-Partai yang progresif ini sebagai representatif sektor-sektor yang terpinggirkan, yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan mereka dan membuat Undang-Undang bagi kepentingan mayoritas.
Lawan tirani! Majukan politik perubahan dan penentuan nasib sendiri!
Pada perayaan ke 35 Hari Cordillera, marilah kita tingkatkan lebih jauh lagi perjuangan kita melawan tirani dan fasisme rezim Duterte. Tegaskanlah hak kita untuk menentukan nasib sendiri dan berjuanglah secara berani bagi tanah kita, kehidupan dan kehormatan kita. Jika struktur piramid sosial dengan segelintir elit yang berkuasa di atas tidak dibalik, otonomi regional yang sejati takkan mungkin dapat dicapai terutama di bawah rezim Duterte yang fasis dan anti-Rakyat. Marilah terus menyerap kekuatan, keberanian dan inspirasi dari para pahlawan dan martir kita. Marilah kita jalankan tradisi Igorot dalam membela tanah dan Bangsa kita sambil meningkatkan perjuangan anti-imperialis kita melawan Cina dan AS.
Dengan tegas majukan politik perubahan dan kuatkan tekad untuk menang dalam pemilu
13 Mei! Iboto si Neri Colmenares sa Senado at bumoto ng isa sa mga progresibong party
list ng Koalisyong Makabayan !
Beranilah berjuang, beranilah menang! Panjang umur Bangsa Cordillera!
Keterangan tambahan :
Hari Cordillera (Cordillera Day) diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 24 April 1985. Tanggal itu dipilih untuk mengenang Macli-ing Dulag, seorang pangat (kepala/tetua) suku Butbut (bagian etnis Kalinga), yang tewas ditembak tentara Marcos pada tanggal 24 April 1980 semata-mata karena dia menentang pembangunan Bendungan Chico, yang rencana pembuatannya sama sekali tidak melibatkan Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak.
Jika dibangun, Bendungan Chico akan menenggelamkan kota-kota madya Tinglayan, Lubuagan, Pasil, dan beberapa bagian Tabuk di provinsi Kalinga, dan kota-kota madya Sabangan, Sagada, Sadanga, Bontoc, Bauko, dan bagian-bagian Barlig di Mountain Province. Diperkirakan proyek ini akan mengusir sekurang-kurangnya 100.000 orang, terutama dari Suku Adat Kalinga dan Bontoc. Beberapa pemukiman kumuh (barrios) di Kalinga, yaitu barrios Ableg, Cagaluan, Dupag, Tanglag, Dognac, dan Mabongtot, akan sepenuhnya terbenam. Selain itu, meskipun Desa Bangad, Lubuagan, Dangtalan, Guinaang, dan Naneng tidak akan terbenam, namun sawah-sawah yang ditanami padi oleh Warga desa-desa tersebut akan ikut tenggelam.
Dengan tegas majukan politik perubahan dan kuatkan tekad untuk menang dalam pemilu
13 Mei! Iboto si Neri Colmenares sa Senado at bumoto ng isa sa mga progresibong party
list ng Koalisyong Makabayan !
Beranilah berjuang, beranilah menang! Panjang umur Bangsa Cordillera!
Keterangan tambahan :
Hari Cordillera (Cordillera Day) diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 24 April 1985. Tanggal itu dipilih untuk mengenang Macli-ing Dulag, seorang pangat (kepala/tetua) suku Butbut (bagian etnis Kalinga), yang tewas ditembak tentara Marcos pada tanggal 24 April 1980 semata-mata karena dia menentang pembangunan Bendungan Chico, yang rencana pembuatannya sama sekali tidak melibatkan Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak.
Jika dibangun, Bendungan Chico akan menenggelamkan kota-kota madya Tinglayan, Lubuagan, Pasil, dan beberapa bagian Tabuk di provinsi Kalinga, dan kota-kota madya Sabangan, Sagada, Sadanga, Bontoc, Bauko, dan bagian-bagian Barlig di Mountain Province. Diperkirakan proyek ini akan mengusir sekurang-kurangnya 100.000 orang, terutama dari Suku Adat Kalinga dan Bontoc. Beberapa pemukiman kumuh (barrios) di Kalinga, yaitu barrios Ableg, Cagaluan, Dupag, Tanglag, Dognac, dan Mabongtot, akan sepenuhnya terbenam. Selain itu, meskipun Desa Bangad, Lubuagan, Dangtalan, Guinaang, dan Naneng tidak akan terbenam, namun sawah-sawah yang ditanami padi oleh Warga desa-desa tersebut akan ikut tenggelam.
No comments
Post a Comment