Kuba Memperdebatkan Konstitusi Baru

(diterjemahkan dari “Cuba debates new Constitution”, tulisan Helen Yaffe tanggal 10 Agustus 2018. Link : https://palgrave.typepad.com/yaffe/)



1. Pada tanggal 22 Juli 2018, lebih dari 600 delegasi dalam Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat Kuba (Cuba’s National Assembly of People’s Power), lembaga pengambil keputusan tertinggi negeri itu, menyetujui rancangan sebuah Konstitusi baru setelah perdebatan dua hari yang di dalamnya lebih dari 100 delegasi melakukan intervensi-intervensi (menyampaikan usul-usul perubahan). Kini Konstitusi itu akan dibagikan ke seluruh negeri dan antara pertengahan Agustus sampai pertengahan November masyarakat akan memperdebatkannya di pertemuan-pertemuan di tingkat akar-rumput, di komunitas-komunitas dan pusat-pusat kerja dan belajar. Versi kedua dari Konstitusi itu akan kemudian menampung pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam konsultasi publik. Menyusuli persetujuan oleh Majelis Nasional terhadap versi kedua ini, Konstitusi yang baru akan diajukan dalam sebuah referendum nasional yang pemungutan suaranya dilakukan secara rahasia, kemungkinan besar di awal tahun 2019. HELEN YAFFE melaporkan.



2. Watak sosialis sistem Kuba dan peranan Partai Komunis Kuba sebagai pemimpin ideologi negeri itu, tetap merupakan prinsip-prinsip yang tak dapat ditawar-tawar. Meskipun demikian, sebuah pasal dalam Konstitusi 1976 tentang tujuan akhir pembangunan sebuah masyarakat komunis, telah dihilangkan dari rancangan. “Ini tidak berarti bahwa kami meninggalkan gagasan-gagasan kami,” kata Presiden Majelis Nasional, Esteban Lazo. Di masa Konstitusi yang lebih awal tersebut, sepertiga penduduk dunia hidup di bawah rejim-rejim sosialis. Hari ini Kuba nyaris terisolasi sebagai sebuah negeri yang sedang membangun sosialisme. Dalam keadaan demikian, gagasan tentang sebuah peralihan dari sosialisme ke komunisme menjadi abstrak dan ‘jauh’. “”Kami percaya kepada sebuah negara yang sosialis, berdaulat, mandiri, makmur dan berkelanjutan,” Lazo menjelaskan. Perusahaan-perusahaan negara akan tetap menjadi andalan perekonomian. Akan ada batasan-batasan konsentrasi kepemilikan pribadi. Akses kepada pelayanan kesehatan dan pendidikan akan tetap gratis dan universal. Yang baru dalam Konstitusi adalah pembelaan terhadap lingkungan, dan kebutuhan mengurangi dampak pemanasan-global beserta dampak-dampak ikutannya ( = climate change mitigation ). Pasal-pasal lainnya adalah hak-hak yang oleh negeri Kuba akan diupayakan menjadi dapat terus dipenuhi, dan beberapa yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

3. Pengakuan di dalam Konstitusi yang baru mengenai usaha-pribadi dan kebutuhan investasi asing menjadi fokus media internasional. Perubahan ini konsisten dengan proses restrukturisasi perekonomian yang dijalankan di Kuba sejak 2011, dan dengan tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi pulau itu sebagai sebuah negara kecil yang sedang berkembang dan tergantung pada perdagangan, yang dibayang-bayangi oleh blokade Amerika Serikat yang keras dan tanpa henti, yang sedang berupaya membangun sosialisme di dalam dunia yang terglobalkan secara kapitalis. Kuba membutuhkan modal untuk ditanamkan pada infrastruktur produktifnya, dan ia tak dapat memperolehnya dari dalam negeri. Modal tersebut harus datang dari luar, melalui investasi asing secara langsung atau pengiriman uang individu. Karenanyalah ada kebutuhan untuk mengkodifikasi di dalam Konstitusi penerimaan terhadap investasi asing dan bisnis perseorangan.

4. Kegiatan perancangan sebuah konstitusi baru telah berjalan sejak 2013, hanya dua tahun setelah penerapan “Pedoman-pedoman Pemutakhiran Model Ekonomis dan Sosial” (‘Guidelines for updating the economic and social model’). Hampir 9 juta warga Kuba (dari populasi 11,2 juta) berpartisipasi dalam debat-debat tentang Pedoman-pedoman tersebut sebelum mereka disetujui oleh Kongres keenam Partai Komunis Kuba pada bulan April 2011. Sejak saat itu Kuba telah memperkenalkan bentuk-bentuk baru kepemilikan dan manajemen, mengubah struktur pembekerjaan (dengan memperluas kewirausahaan, memampukan bisnis-bisnis kecil, dan menciptakan koperasi-koperasi non-pertanian), menghapuskan beberapa pembatasan pertukaran-pasar dan mencoba meningkatkan investasi asing. Sambil memperbaharui Pedoman tersebut pada Kongres ketujuh Partai Komunis Kuba pada bulan April 2016, Raul Castro menyatakan : “Semua yang telah kita lakukan harus direfleksikan dalam Konstitusi”.

5. Sekarang ini 600.000 warga Kuba, yaitu sekitar 13% angkatan kerja, bekerja di sektor swasta. Pada April 2016, Raul Castro mengakui baik persoalan-persoalan yang dipicu ini, dan konsekuensi-konsekuensinya yang tak terencanakan. “Pengakuan terhadap adanya kepemilikan pribadi telah menimbulkan banyak keprihatinan tulus dari para peserta diskusi-diskusi sebelum Kongres ketujuh. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa dengan melakukannya kita akan mengambil langkah-langkah pertama ke arah pemulihan kapitalisme di Kuba….. Saya memiliki tugas untuk menegaskan bahwa ini sama sekali bukanlah maksud gagasan konseptual ini. Peningkatan kewiraswastaan dan kewenangan membuat kontrak dengan angkatan kerja telah menuntun pada praktiknya kepada eksistensi perusahaan-perusahaan pribadi berukuran medium, kecil dan mikro, yang sekarang ini beroperasi tanpa status hukum yang layak dan diatur di bawah undang-undang melalui sebuah kerangka-kerja peraturan yang dirancang bagi para individu yang terlibat dalam bisnis-bisnis kecil yang dijalankan oleh sang buruh dan keluarganya”. Konstitusi Baru akan mengakui perusahaan pribadi, memungkinkan legislasi untuk diperkenalkan untuk mengendalikan pengembangannya.

6. Bertentangan dengan kepala-berita media yang sensasional, baik perusahaan pribadi maupun investasi asing bukanlah hal yang baru di negara Kuba yang sosialis. Konstitusi pertama di tahun 1976 pemerintahan revolusioner menetapkan bahwa semua tanah merupakan milik negara, kecuali kepemilikan tanah para petani swasta-kecil atau koperasi-koperasi pertanian ; meliputi sekitar 20% tanah yang subur. Pada tahun 1982, investasi asing pertama kalinya disetujui untuk bekerja-sama (joint ventures) dengan negeri Kuba. Menyusuli keruntuhan blok sosialis, di tahun 1992, Konstitusi diamandemen untuk menentukan bahwa kepemilikan-negara yang diwajibkan hanya berlaku bagi “sarana-sarana produksi yang fundamental” (fundamental means of production). Pada tahun 2014 sebuah Undang-undang Investasi Asing yang baru diimplementasikan. Sejak 1993, 67% produksi pertanian telah dilaksanakan dalam sektor swasta. Sementara itu, 85% warga Kuba adalah pemilik rumah, meningkat menjadi 96% di Havana.

7. Sektor swasta akan dikendalikan secara ketat dan dikekang jikalau merusak kepentingan pembangunan nasional. Bukti tentang ini terlihat dalam bulan Agustus 2017, ketika penerbitan ijin usaha-perseorangan dibekukan. Para pejabat yang menganalisis dampak kewirausahaan bekerja untuk menciptakan sebuah kerangka kerja legislatif yang memadai untuk menerapkan perpajakan, mencegah praktik-praktik eksploitatif dan pemusatan kekayaan, dan memperkuat mekanisme-mekanisme untuk memastikan bahwa keuntungan-keuntungan pribadi mendatangkan faedah sosial. Sejak 8 Oktober 2018, proses penerbitan ijin akan diteruskan, namun dengan pembatasan-pembatasan lebih besar terhadap bisnis-bisnis pribadi yang telah ada maupun yang baru ; contohnya kepada tiap-tiap warga Kuba hanya dapat diberikan satu ijin untuk pekerjaan perseorangan. Konsesi-konsesi perpajakan yang sebelumnya diberikan kepada mereka yang mempekerjakan lebih dari lima buruh akan dihapuskan. Transaksi-transaksi keuangan harus dilakukan melalui sebuah akun bank. Akan diambil pula langkah-langkah lain untuk mengakhiri penghindaran pajak.

8. Konstitusi yang baru juga memperkenalkan perubahan-perubahan politis dan kelembagaan untuk memberikan otonomi dan kewenangan lebih besar kepada kotamadya-kotamadya, memperkuat keterhubungan antara rakyat dengan para wakil yang mereka pilih secara langsung. Majelis-Majelis Provinsi akan ditiadakan, dan digantikan dengan Gubernur-Gubernur dan Dewan-Dewan Provinsi yang dibentuk dari para presiden tingkatan kotamadya dan pemimpin dewan-dewan administratif kotamadya. Tujuannya adalah untuk mendesentralisasi dan merampingkan kekuasaan, untuk memperbaiki efisiensi administratif.

9. Kekuasaan dan pertanggungjawaban akan lebih seimbang di puncak pemerintahan. Akan diciptakan peranan-peranan baru Presiden dan Wakil Presiden Republik. Sampai kini telah ada seorang presiden Dewan Negara (Council of State). Presiden Republik akan mengepalai Dewan Negara sementara Perdana Menter (yang diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh Majelis Nasional) akan mengepalai Dewan Menteri. Akan ada pula sebuah Dewan Elektoral Nasional yang baru. Pos-pos ini diisi orang-orang yang akan dipilih oleh Majelis Nasional, yakni delegasi-delegasi yang mewakili seluruh rakyat. Untuk posisi presiden akan ada pembatasan usia dan batasan-batasan masa jabatan serta mayoritas suara yang dipersyaratkan. Peranan kuat lainnya akan tetap ada pada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Kuba, sebuah posisi yang kemungkinan akan dipegang Raul Castro sampai tahun 2021.

10. Konstitusi yang baru memiliki lebih banyak detil mengenai hak-hak dan tanggung-jawab warga Kuba. Konstitusi ini mengkodifikasi hak untuk kesetaraan tanpa diskriminasi atas dasar gender, orientasi seksual, cacat fisik atau tiap-tiap bentuk lain “yang berbahaya bagi martabat manusia”. Kebebasan beragama, dan hak untuk pindah agama, akan dilindungi. Pernikahan akan diakui sebagai “antara dua orang” ketimbang “seorang pria dan seorang perempuan”, dan dengan begitu mengesahkan pernikahan sesama jenis-kelamin. Mariela Castro, Direktur Pusat Nasional Kuba bagi Pendidikan Sex (the Cuban National Centre for Sex Education), dan seorang aktifis bagi hak-hak LGBTQ+ di Kuba, mensyukuri ini, dan berkata bahwa ini mencerminkan “kematangan yang dicapai oleh proses revolusioner”.

11. Meskipun ada berbagai pemutarbalikan oleh media asing yang kebanyakan memusuhi Kuba, proses tersebut di atas menunjukkan komitmen kuat dan konsisten Revolusi Kuba untuk membangun sosialisme dan tingkatan partisipasi demokratis yang mengikutinya. 

Lawan Rasisme ! Lawan imperialisme !