Kuba Menyetujui Sebuah Konstitusi-Sosialis Baru

Sumber:
https://www.counterpunch.org/2019/02/28/cuba-adopts-a-new-socialist-constitution/

28 Februari 2019
Oleh Charles McKelvey

Pada 24 Februari 2019, mayoritas-besar Rakyat Kuba menyetujui sebuah konstitusi baru, begitu 84,4 % Warga Negara memberikan suaranya dalam referendum konstitusional, dengan 86,8 % suara “Ya,” 9 % “Tidak,” 2,5 % kertas-suara kosong dan 1,6 % suara tak sah.

Sejak kemenangan Revolusi Kuba di tahun 1959, Kuba telah sangat keras berupaya mengembangkan sebuah fondasi konstitusional yang sosialis. Konstitusionalitas Kuba yang sedang berkembang meliputi : perumusan-ulang konsep-konsep borjuis liberal tentang hak-hak politik dan sipil, termasuk pengembangan demokrasi kerakyatan ; perlindungan universal terhadap hak-hak sosial dan ekonomi ; proklamasi tentang hak-hak bangsa-bangsa atas kedaulatannya dan kendalinya terhadap semua sumber-daya alamnya, berlawanan dengan imperialisme ; dan perumusan mengenai peranan yang dibutuhkan dari negara untuk melindungi hak-hak Rakyat dan Negara. Konstitusionalitas sosialis Kuba telah dikembangkan di atas dasar fondasi partisipasi-luas Rakyat. Dia juga dikembangkan dengan kesadaran tentang pendahulu-historisnya, yaitu : Konstitusi Guáimaro 10 April 1869, yang menciptakan Republik Kuba Bersenjata ; dan Konstitusi tahun 1940, sebuah konstitusi yang maju dan progresif yang tak dilaksanakan oleh pemerintahan-pemerintahan ‘demokratis’ dan dikesampingkan oleh kediktatoran Batista.



Konstitusionalitas sosialis yang revolusioner itu diumumkan pada tanggal 2 September 1960, ketika Majelis Umum Nasional Rakyat Kuba (the National General Assembly of the People of Cuba) mencetuskan Deklarasi Havana. Deklarasi itu meneguhkan hak Petani-kecil atas tanah dan hak-hak Rakyat atas upah yang adil, pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan. Dia juga menegaskan hak-hak politik, sipil dan sosial seutuhnya bagi orang Kulit Hitam, Masyarakat Adat dan Perempuan. Majelis Umum Nasional Rakyat Kuba adalah sebuah rapat-massa satu juta orang, yang merupakan 20% populasi orang Kuba dewasa. Bersama-sama organisasi-organisasi massa Buruh, Petani, Siswa, Perempuan, dan Pemukiman, Majelis Umum Nasional Rakyat merupakan sebuah langkah-awal dalam pengembangan “demokrasi langsung.”

Struktur demokrasi-Rakyat yang sedang berkembang diberi sebuah fondasi konstitusional oleh Konstitusi tahun 1976, yang dikembangkan melalui konsultasi Rakyat dan disetujui dalam referendum oleh 95% Rakyat. Konstitusi 1976 menegakkan 169 majelis kotamadya (municipal), yang para delegasinya dipilih oleh Rakyat dalam distrik-distrik pemilihan yang kecil, dalam pemilihan yang rahasia dan langsung yang melibatkan dua atau tiga kandidat yang dicalonkan di majelis-majelis pemukiman oleh Rakyat tanpa keterlibatan partai-partai politik. Sesudahnya 169 majelis kotamadya itu memilih para anggota Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat (the National Assembly of Popular Power), otoritas tertinggi negeri itu yang bertanggungjawab mengenai pemilihan para pemegang jabatan-tertinggi cabang eksekutif dan yudikatif negara. 

 Konstitusi 1976 juga memberikan sebuah peranan-poros kepada organisasi-organisasi massa Buruh, Petani, Perempuan, Siswa dan Pemukiman, dalam pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh majelis-majelis kotamadya dan di dalam komite-komite legislatif Majelis Nasional. Selain itu, Konstitusi 1976 juga menetapkan Partai Komunis Kuba sebagai otoritas pengajar dan moral tertinggi. Tak seperti partai-partai politik di demokrasi perwakilan, Partai Komunis Kuba memimpin melalui pendidikan dan keteladanan, tanpa otoritas administratif dan legislatif, dan tanpa fungsi-fungsi elektoral. Terlebih lagi, seperti Deklarasi Havana tahun 1960, Konstitusi 1976 meneguhkan hak-hak sosial dan ekonomi Rakyat, dan mendeklarasikan hak Kuba dan semua Bangsa terhadap kedaulatan.

Sebuah reformasi/pengubahan konstitusi di tahun 1992, yang dikembangkan berdasarkan sebuah konsultasi Rakyat, mengumumkan kepemilikan-negara atas sarana-sarana produksi yang utama, dan dengan begitu memungkinkan kepemilikan pribadi, termasuk kepemilikan pribadi oleh Orang Asing, sesuai dengan sebuah rencana pembangunan yang diarahkan oleh negara. Modifikasi ini memberikan fondasi konstitusional kepada kebijakan-kebijakan ekonomi yang diharuskan oleh keruntuhan blok sosialis.

Di tahun 2002, menanggapi rencana Bush (Bush Plan) untuk menegakkan kembali kapitalisme di Kuba, dilaksanakan sebuah reformasi konstitusi lebih lanjut, yang menandaskan karakter sosialisme Kuba yang tak boleh dibatalkan (irrevocable). Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat menyetujui amandemen konstitusi itu mengikuti penandatanganan ratifikasinya oleh praktis semua Warga Negara.

Berdasarkan keyakinan bahwa Konstitusi 1976 tak lagi sesuai dengan realitas Kuba, Partai pun mengusulkan pengembangan sebuah konstitusi baru. Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat membentuk sebuah Komisi Konstitusi, yang membuat sebuah rancangan dan menyajikannya kepada Majelis, yang membuat modifikasi-modifikasi dan lalu menyetujui sebuah rancangan untuk ditawarkan kepada Rakyat. Sebuah konsultasi-luas dengan Rakyat mengenai rancangan itu dilaksanakan dari 13 Agustus sampai 15 November 2019. 

 Sekitar 133.680 pertemuan diadakan di pemukiman-pemukiman dan tempat-tempat kerja dan belajar. Ada 8.945.521 partisipan, dengan kira-kira dua juta orang hadir dalam lebih dari satu kali pertemuan, sehingga tingkat partisipasi mencapai sekitar tiga per empat populasi. Ada 1.706.872 komentar Rakyat, dengan 783.174 usul modifikasi, penambahan, atau penghapusan. Berdasarkan pendapat dan usul-usul Rakyat, Komisi Konstitusi mengubah rancangan. Lebih dari 50% usul Rakyat dimasukkan ke dalam modifikasi-modifikasi, dan hampir 60% pasal sedikit-banyak dimodifikasi. Komisi menyampaikan sebuah laporan kepada Majelis Nasional, yang kemudian melakukan modifikasi rancangan itu lebih jauh lagi dan lalu menyetujuinya untuk diputuskan melalui referendum Rakyat.

Partisipasi yang luas, bersemangat, berkualitas-tinggi dan bermartabat di dalam konsultasi Rakyat mengilhami sebuah suratkabar harian Kuba untuk menggambarkan proses tersebut sebagai “seluruh Rakyat yang sedang membangun konstitusi mereka,” dengan sebuah majelis konstitusional Rakyat. Televisi dan suratkabar-suratkabar mengadakan peliputan luas, dan karenanya merangsang lebih jauh kesadaran, keterlibatan, diskusi dan debat Rakyat.

Dalam 1.706.872 komentar mereka pada 133.680 pertemuan, Rakyat menyatakan persetujuannya terhadap jalur revolusioner sosialis yang telah dijalani sejak 1 Januari 1959. Sekitar 62% dari pandangan mereka mencakup beberapa pernyataan yang mendukung proses konstitusional yang sedang berlangsung. 

Pada saat yang sama, hanya ada tiga puluh pernyataan penolakan terhadap karakter sosialis revolusi, dan hanya ada 262 usul (0,03% dari total usul) yang menolak perumusan Partai Komunis Kuba sebagai kekuasaan-pemandu (guiding force) negeri itu. Di lain pihak, ada 4.802 usul untuk mengubah nama negeri itu menjadi “Republik Sosialis Kuba” (“Socialist Republic of Cuba”). Dan ada lebih dari 400 usul untuk menghapuskan kepemilikan pribadi, yang merupakan penolakan kelompok Ultra-Kiri terhadap arah yang diambil oleh Partai dan pemerintah di tahun 2012.

Sejauh ini, tema yang paling diangkat oleh komentar-komentar tersebut adalah soal pernikahan. Rancangan mengusulkan penggantian bahasa Konstitusi 1976 yang mendefinisikan pernikahan dari sebuah penyatuan “antara seorang lelaki dan seorang perempuan” menjadi sebuah penyatuan “antara dua orang.” Sekitar 24,56% usulan membahas isu ini, lebih dari dua kali lipat dari isu lainnya; dan thema tersebut diangkat dalam 66% pertemuan. Secara sangat kuat, rancangan perubahan bahasa tersebut ditolak. Di sisi lain, peneguhan rancangan terhadap hak-setara setiap orang, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya, tidak memicu kontroversi.

Sesuai dengan perasaan-kuat dan keyakinan kokoh yang diekspresikan Rakyat dalam konsultasi kerakyatan, Konstitusi Kuba tahun 2019 melanjutkan prinsip-prinsip dan struktur-struktur yang telah terus berkembang di Kuba sejak kemenangan revolusi di tahun 1959. Mukadimah Konstitusi Baru mengidentifikasikan diri dengan perjuangan historis Kuba melawan perbudakan, kolonialisme dan imperialisme bagi sebuah negara yang merdeka, mandiri, berdaulat dan demokratis, dengan keadilan sosial. Dia menandaskan bahwa Warga Negara Kuba bertekad kuat untuk melanjutkan Revolusi yang menang di tahun 1959, yang dipandu oleh cita-cita dan keteladanan Marti dan Fidel maupun gagasan-gagasan Marx dan Lenin.

Konstitusi yang baru menegaskan karakter sosialis Revolusi dan negara Kuba. Dia menyatakan bahwa Kuba adalah sebuah negara sosialis, demokratis dan berdaulat. Dia menandaskan bahwa sosialismenya dan sistem sosial dan politiknya yang revolusioner tidaklah boleh dibatalkan. Seperti dalam Konstitusi 1976, konstitusi-baru yang diusulkan ini menegaskan Partai Komunis Kuba sebagai partai pelopor yang mengorganisir, mendidik, dan membimbing Rakyat ke arah pembangunan sosialisme.

Konstitusi yang baru mempertahankan struktur-struktur Kekuasaan Rakyat yang ditegakkan oleh Konstitusi 1976. Selain itu, Konstitusi Baru itu juga menegaskan kembali hak-hak sosial dan ekonomi terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan nutrisi, dan hak-hak sipil dan politik terhadap proses hukum dan kebebasan-kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul. Konstitusi yang baru, seperti Konstitusi 1976, menegaskan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan, dan menandaskan prinsip kesetaraan gender.

Seperti Konstitusi 1976, Konstitusi yang baru menandaskan hak Kuba terhadap kedaulatan dalam hubungan internasional. Dia juga meneguhkan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Kuba tentang kedaulatan, anti-imperialisme dan penentuan nasib sendiri. Dia pun mengakui kebutuhan pembersatuan Dunia Ketiga untuk melawan kolonialisme, neokolonialisme dan imperialisme. Dia menegaskan lagi komitmennya kepada persatuan dan solidaritas antara negara-negara Amerika Latin dan Karibia.

Semua revolusi dan Masyarakat mengalami perkembangan, dan Revolusi Kuba telah berkembang menjadi lebih inklusif, melibatkan seluruh Rakyat, terlepas dari orientasi seksual, identitas gender, atau keyakinan relijiusnya. Konstitusi 1976 telah menegaskan kesetaraan bagi semua orang, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin ataupun asal-usul kebangsaannya, dan Konstitusi yang baru memperluas pasal perlindungan-setara untuk memasukkan orientasi seksual, identitas gender, keyakinan relijius, ataupun disabilitas. Penegasan-kuat pasal perlindungan-setara Konstitusi ini sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan internasional, dan dia merefleksikan perubahan-perubahan di Masyarakat Kuba, sebagaimana Masyarakat tersebut telah berkembang sejak tahun 1976.

Di tahun-tahun belakangan ini, kepemimpinan revolusioner telah bergerak ke arah penerimaan kecenderungan internasional mengenai pengakuan hak-hak kaum gay dan transgender. Akan tetapi, orientasinya adalah untuk mendidik ketimbang memaksakan ; mereka mengupayakan konsensus, dengan niat menghindari perpecahan penuh konflik di antara Rakyat. Sejalan dengan orientasinya ke arah konsensus ini, Konstitusi yang baru menegaskan hak-hak semua orang, terlepas dari orientasi seksual ataupun identitas gendernya. Dia menghapuskan definisi tradisional tentang pernikahan, yang ditetapkan di Konstitusi 1976 sebagai penyatuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan, namun, menghormati perasaan-kuat Rakyat, Konstitusi yang baru, sebagaimana akhirnya diubah oleh Majelis Nasional, tidak mendefinisikan subyek-subyek yang memasuki relasi pernikahan. 

Sebaliknya, Konstitusi yang baru memberikan mandat bagi dilaksanakannya suatu konsultasi kerakyatan mengenai sebuah Undang-Undang baru tentang keluarga, yang akan memberikan kesempatan luas bagi debat publik dan pendidikan Rakyat. Pada saat yang sama, Konstitusi yang baru mempersyaratkan sebuah referendum Rakyat yang final tentang Undang-Undang baru tentang keluarga tersebut, dan dengan begitu memastikan bahwa Undang-Undang dan regulasi-regulasi baru, jika tidak diterima oleh mayoritas, tidak akan dipaksakan. 

Revolusi Kuba pun telah berkembang menjadi lebih inklusif kepada para wiraswastawan (self-employed) dan kapitalis-kecil, dan karenanya melegitimasi sebuah kecenderungan di antara Rakyat untuk melibatkan diri secara informal dalam perdagangan-berskala-kecil barang dan jasa. Evolusi ini mencerminkan kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas produktif negeri, sebagai tanggapan kepada ketidakpuasan yang semakin besar di kalangan Rakyat mengenai standar kehidupan materialnya. Menjawab realitas yang berkembang ini, sebuah Model Sosial dan Ekonomi Baru, yang diubah melalui sebuah konsultasi Kerakyatan yang luas, dikembangkan oleh Partai dan disetujui di tahun 2012 oleh Majelis Nasional Kekuasaan Rakyat. Pada intinya, model baru ini memperluas kewiraswastaan, kepemilikan pribadi berskala kecil, koperasi-koperasi, dan investasi asing, sambil mempertahankan kepemilikan oleh Negara sebagai bentuk utama kepemilikan ; model ini mempertahankan peranan Negara sebagai manajer dan regulator perekonomian.

Konstitusi 2019 memberikan pengesahan konstitusional kepada Model Sosial dan Ekonomi Baru tahun 2012. Baik Konstitusi 1976 maupun Konstitusi 2019 menyatakan bahwa perekonomian Kuba adalah sebuah perekonomian sosialis yang dikendalikan Negara sesuai dengan rencananya bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Meskipun begitu, Konstitusi 1976 mengakui kepemilikan-non-negara (non-state property) hanya sebagai pengecualian, dan Reformasi 1992 tidak menjabarkan bentuk-bentuk kepemilikan-non-negara. Sebaliknya, Konstitusi yang baru mengakui berbagai bentuk kepemilikan yang ada, beriringan dengan kepemilikan-negara, termasuk koperasi-koperasi, usaha patungan (joint-ventures), dan kepemilikan pribadi. Meskipun demikian, Konstitusi yang baru secara jelas menegaskan bahwa Negara memainkan peranan utama dalam merumuskan dan mengarahkan sebuah rencana pembangunan dan dalam mengatur berbagai bentuk kepemilikan.

Dukungan yang sangat besar terhadap Konstitusi yang baru dalam referendum Rakyat pada tanggal 24 Februari merupakan sebuah pilihan bagi kedaulatan, menegaskan hak negeri itu untuk memutuskan karakteristik sistem ekonomi-politiknya. Ini adalah sebuah pilihan untuk demokrasi, mengokohkan struktur-struktur demokrasi kerakyatan yang telah terus berkembang sejak awal 1960-an. Dan dia adalah sebuah pilihan bagi keberlanjutan, dengan menyatakan bahwa berlalunya generasi-revolusi dari kancah politik hanyalah berarti bahwa perjuangan historis Kuba bagi kedaulatan dan keadilan sosial yang definitif diteruskan oleh sebuah generasi baru.


Charles McKelvey adalah Professor Emeritus, di Presbyterian College, Clinton, South Carolina. Dia telah menerbitkan tiga buku : Beyond Ethnocentrism: A Reconstruction of Marx’s Concept of Science (Greenwood Press, 1991); The African-American Movement: From Pan-Africanism to the Rainbow Coalition (General Hall, 1994); dan The Evolution and Significance of the Cuban Revolution: The Light in the Darkness (Palgrave Macmillan, 2018). Blognya, “The View from the South: Commentaries on world events from the Third World perspective,” dapat diakses di : http://www.globallearning-cuba.com/blog-umlthe-view-from-the-southuml.