MAHASISWA BELAJAR TENTANG NEGARA BURUH-TANI (SOVIET)

Sumber: IG Indrwn (Pojok Kreatif)

Selasa malam (6/6/17), sekitar pukul 20.00 mahasiswa di kota Palu menggelar diskusi tentang “Buruh – Tani Berkuasa, Belajar dari Revolusi 1917”—sebuah artikel yang diterbitkan oleh blog Kiri Sosial, diskusi tersebut terjadi di sekretariat bersama organisasi anggota Federasi Mahasiswa Kerakyatan, di lorong Pojok Kreatif.

Diskusi berjalan dengan perlahan, artikel yang terbagi menjadi empat bagian ini dibaca satu paragraph perorang, dimana disetiap paragraphnya—si pembaca akan mencoba memberi argumentasinya. Terdapat beberapa catatan dari hasil diskusi malam itu, diantaranya:

Pertama, sebagai pengantar diskusi, berdirinya negara kelas Buruh-Tani atau Soviet-Soviet di Russia merupakan sebuah pengalaman maupun kenyataan yang sangat luar biasa di masa awal abad 20 yang tengah berada dalam ketegangan perang dunia. Saat itu Russia dikuasai oleh monarki Tsar yang tidak mampu memberikan kesejateraan bagi rakyatnya. Tsar dengan eksistensinya juga masuk dalam ketegangan perang tersebut, yang mendapat berbagai kecamanan dari kaum buruh dan petani serta prajurit-prajurit yang menolak perang. 

Tsar juga melanggengkan kebijakan sistem kerja tidak manusiawi dan kongkalikong antara Tsar bersama tuan-tuan tanah yang seluruhnya menyebabkan terasingnya buruh dan tani dari kesejahteraannya, dimana kejahatan-kejahatan Tsar mendapat perlawanan keras dari buruh maupun tani. Pada tahun 1890an, petani di desa-desan melakukan pendudukan lahan, ada juga pemogokan buruh perempuan di pabrik garmen, dan seterusnya dibelahan Russia lainnya;

Kedua, Tahun 1905, pemogokan pertama pabrik-pabrik di Petrograd, dimana pertama kali komite pemogokan terbentuk hingga berdiri Dewan Deputi Pekerja untuk mengkoordinasikan perlawanan buruh di pabrik-pabrik seluruh Russia—yang kemudian menjadi Soviet-Soviet. Perlawanan tersebut bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan yang monarki menjadi pemerintahan sosialis—buruh-tani berkuasa, meski pada tahap itu mengalami kegagalan, perjuangan mereka tidak surut dan berlanjut pada tahun 1917, dengan persiapan yang lebih matang. 

Bagaimanapun, tahapan ini masih relevan bagi perjuangan kelas buruh-tani berserta gerakan rakyat di seluruh dunia, bahwa gagasan pemerintahan rakyat sudah harus digambarkan melalui struktur perlawanannya, yang secara beriringan pula menjadi tahap penyatuan perjuangan kelas rakyat tertindas, hingga menjadi perlawanan umum dan upaya transformasi pemerintahan elitis yang menindas menjadi pemerintahan yang demokratis dan kerakyatan, dan tentu saja Soviet adalah model pemerintahan alternatif yang pernah berhasil, bahkan menggulung kekaisaran Tsar serta intervensi negara kapitalis;

Ketiga, negara kelas Buruh-Tani Uni Soviet, yang pada saat setelah keberhasilan revolusi Februari 1917, hingga menuju ke tahun 1918, selain Soviet, ada juga model pemerintahan yakni Duma (Majelis Rendah)—sebuah pemerintahan kaolisi dengan borjuasi. Namun, kenyataannya Duma tidak mampu mengemban tugas revolusi, yang pada akhirnya Soviet-soviet lah yang mengambil kepemimpinan revolusi, bersama Bolshevik (yang kemudian menjadi partai Komunis) mewujudkan kampanyenya ‘Roti- Tanah-Perdamaian’. Soviet buruh dan prajurit diperkotaan menjadi kekuatan revolusi demokratik di seluruh Russia, yang selanjutnya Soviet Petani juga turut bergabung dalam pembangunan negara sosialis ini;

Keempat, negara kelas Buruh-Tani yang terwujud dalam Republik Sosialis Russia ini sungguh membuktikan bahwa kediktatoran proletariat sangat demokratis, tidak seperti kampanye hitam negara kapitalis dan dokrin angkatan tua Orde Baru. Pada kenyataannya, demokratisasi ekonomi dan politik terjadi begitu dinamis dan bergerak maju hingga November 1917. 

Dalam proses kongres Soviet seluruh Russia, proses demokrasi dari mulai Soviet pabrik, lahan, resimen hingga kelompok rakyat lainnya yang termasuk dalam soviet Rayori (soviet kecil). Soviet sungguh merepresentasikan setiap populasi yang beragam, seperti contohnya 1 delegasi petani dipilih 50 orang, 1 delegasi buruh dipilih 500 orang, dan 1 delegasi prajurit dilipih 1 resimen, pola berlanjut hingga kongres kedua dengan penyesuaian populasi dan perubahan kebijakan. Delegasi-delegasi yang telah terpilih dikirim ke tingkat Volost (kotapraja), Uyezd (kabupaten), Oblast (provinsi) dan hingga terbentuk Komite Eksekutif Pusat Soviet—sebagai pemerintah. Selain itu, rakyat diberikan hak recall (menarik kembali orang yang didelegasikan).

Dan terakhir, agak sulit mengimajinasikan model Soviet di Indoneisa—yang memang sangat jauh berbeda karena model yang diterapkan model trias politika yang sangat birokratis dan membuat jarak yang jauh dengan rakyat—dengan keterwakilan yang tidak langsung dipilih oleh rakyat dan di tarik kembali oleh rakyat. Maka dari itu, model demokrasi rakyat ini pun bisa dilihat di negara Kuba setelah revolusi 1959, dengan istilah berbeda, yakni Dewan Kekuasaan Rakyat, namun secara definisi, tugas dan fungsi yang sama—mempertahankan dan memajukan Revulusi.

Pendiskusian terhenti, dan berlanjut lagi pada Kamis sore ini, melanjutkan bagian III dan IV artikel “Buruh-Tani Berkuasa, Belajar dari Revolusi 1917”.