INILAH PELANGGARAN YANG DILAKUKAN MAJELIS NASIONAL (YANG DIKUASAI OPOSISI) TERHADAP KONSTITUSI VENEZUELA

Mahkamah Agung Venezuela Menyatakan; Majelis Nasional Tetap Melanggar Pengadilan 

Majelis Nasional dapat dengan mudah menghimpun kembali dirinya dengan memecat tiga anggota parlemen yang telah dilantik meskipun pemilihan mereka dibatalkan.

Pada hari Rabu, Mahkamah Agung Venezuela menerbitkan putusan dalam sebuah kasus atas usulan perusahaan “campuran” dimana ia menegaskan kembali bahwa Majelis Nasional Negara tetap melanggar konstitusi.

Pengadilan tinggi menambahkan bahwa ketika legislatif masih bertindak diluar hukum, pengadilan “memastikan kedaulatan hukum” dan bila perlu akan menggunakan kekuasaan parlemen.

"Sepanjang pelecehan dan kecacatan persidangan dari Majelis Nasional terus ada, Majelis Konstitusi akan menjamin bahwa kekuasaan parlemen itu dijalankan langsung oleh Majelis ini atau oleh lembaga tersebut untuk memastikan kedaulatan hukum”. ujar putusan itu.

Pernyataan tersebut termaktub dalam putusan mengikuti banding yang diajukan oleh Venezuela Corporation of Petroleum terhadap pasal 33 UU Organik Hydrokarbon, tentang pembentukan usaha patungan.

Pasal ini menetapkan bahwa semua usaha patungan membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Nasional, Mahkamah Agung menyerahkan wewenang itu kepada Presiden Nicolas Maduro “untuk memastikan kedaulatan hukum”.

Pada 5 Januari 2016, pengadilan menyatakan Majelis Nasional melakukan pelanggaran atas pengambilan sumpah terhadap tiga anggota parlemen oleh karenanya pelantikan ditangguhkan sementara atas kecurangan suara di wilayah Amazonas. Mengingat bahwa Majelis telah bekerja bersama dengan orang-orang yang curang bertindak sebagai legislator, pengadilan menegaskan semua tindakan Majelis adalah ilegal.

Menurut para pengacara konstitusinal Enrique Tineo Suquet, Majelis Nasional dapat dengan mudah mengatasi status hukum dengan mengajukan kepada ketua majelis terpilih, Henry Ramos Allup, menuntut pemecatan tiga anggota parlemen. Tineo Suquet mengatakan bahwa meskipun demikian, majelis telah memutuskan untuk tetap pada pelanggaran.

“Apa Majelis Nasional tidak dapat bertindak seperti yang dillakukan Mahkamah untuk mencegah negara yang menjadi lemah” ujar Tineo Suquet.

Peru menarik duta besarnya dari Caracas sebagai sebuah protes, sementara pemimpin OAS Luis Almagro menyebut putusan tersebut sebagai sebuah “self-kudeta," dalam upayanya yang berkelanjutan untuk melemahkan bangsa Amerika Selatan.

Pasal 336 ayat 9 dalam konstitusi negara memberikan kekuatan kepada Majelis Konstitusi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan situasi yang mungkin timbul di antara kekuatan-kekuatan lembaga-lembaga negara.

Menurut konstitusi Venezuela, fungsi dewan konstitusional Mahkamah Agung termasuk berperan "untuk menyelesaikan pertentangan secara konstitusional yang timbul diantara beberapa organisasi Kekuasaan Publik.”

sumber: www.telesurtv.net