MEDIA BOHONG, TIDAK ADA PEMBUBARAN PARLEMEN DI VENZUELA
Berita Bohong Tentang Venezuela Dibesar-besarkan : Majelis Nasional Tidak Dibubarkan, Tidak Ada Kudeta Terhadap Parlemen
Mahkamah Agung memutuskan bahwa Majelis Nasional telah melecehkan konstitusi pada bulan Januari 2016.
Seperti tuduhan-tuduhan sebelumnya, kali ini tuduhan baru muncul menyerang pemerintah Bolivarian di Venezuela terkait keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, pada hari ini (rabu), yang mengklaim bahwa telah terjadi "kudeta" dan bahwa negara itu telah jatuh ke dalam kediktatoran, pemerintah Venezuela mengecam upaya ini sebagai upaya untuk menggoncang pemerintah.
Terkait banding yang diajukan oleh Venezuela Corporation Petroleum mengenai Pasal 33 UU Organik Hidrokarbon tentang penciptaan usaha patungan, pengadilan memutuskan bahwa sejak Majelis Nasional terus melakukan pelecehan terhadap konstitusi, pengadilan tinggi akan "memastikan aturan hukum" dan akan menggunakan kekuasaan parlemen saat diperlukan.
"Selama tidak ada pengghargaan terhadap hukum dan proses yang tidak sah dari Majelis Nasional berlanjut, Majelis Konstitusi ini akan memastikan bahwa kekuasaan parlemen itu dilakukan langsung oleh Majelis ini atau oleh badan lain yang tepat untuk memastikan aturan hukum," kata pemerintah.
Amerika Serikat mengeluarkan kecaman yang mengatakan bahwa "keputusan Mahkamah Agung Venezuela, tanggal 29 Maret ... telah merampas kedaulatan Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis." Pemimpin oposisi Julio Borges, yang terpilih sebagai presiden parlemen oleh legislator sesama kubu oposisi menolak keputusan itu, dan menggambarkan ini sebagai "kudeta" dan menyerukan pengadilan untuk menbangkangnya.
Sekutu Oposisi dan Sekretaris Jenderal OAS, Luis Almagro menyebut putusan ini sebagai "self-kudeta," sementara Peru menarik duta besarnya dari negara itu. Di Twitter, kata-kata "kudeta" itu menjadi tranding topik meskipun di jalan-jalan Venezuela semuanya tenang dan tanpa gangguan di dalam pemerintahan.
Sementara reaksi yang berlebihan telah muncul, putusan dari pengadilan tinggi tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru, juga sebenarnya tidak menyiratkan pembubaran majelis nasional negara dan kekuasaannya.
Inilah yang sebenarnya sedang terjadi
Majelis Nasional Telah Melecehkan Konstitusi Sejak 2016.
Pada tanggal 5 Januari 2016, Mahkamah Agung menyatakan Majelis Nasional telah melecehkan konstitusi untuk pengambilan sumpah bagi tiga anggota parlemen dari kubu oposisi yang terpilih, padahal mereka sebenarnya sedang ditangguhkan karena ada kecurangan pada saat pemungutan suara di negara bagian Amazonas. Mengingat bahwa Majelis telah bekerja dengan legislator yang cacat hukum , pengadilan mengatakan semua tindakan majelis ini adalah ilegal.
Kandidat-kandidat Dari Amazonas Mencoba Membeli Suara
Ada rekaman yang membuktikan sekretaris pemerintah Amazonas, Victoria Franchi, menawarkan sejumlah uang untuk sekelompok orang agar memilih kandidat oposisi. Oleh karena itu, pengadilan menangguhkan hasil pemilu tersebut. Namun, Majelis Nasional justru mengkangkangi keputusan ini dan mengambil sumpah mereka sebagai deputi (legislator)
Majelis Nasional Bisa Kembalikan Situasi Itu Dengan Mudah tapi Mereka Tidak Mau Melakukannya
Menurut pakar konstitusi (pengacara konstitusional), Enrique Tineo Suquet, Majelis Nasional bisa dengan mudah mengatasi persoalan hukum ini dengan meminta Ketua Majelis yang terpilih untuk mengadakan sidang guna mencoret tiga anggota parlemen tersebut dan mengadakan pemilihan ulang untuk posisi itu. Tineo Suquet mengatakan bahwa meskipun ini sangat mudah, majelis memilih untuk tetap melecehkan keputusan pengadilan.
Ini Semua Ada Dalam Konstitusi: Majelis Nasional Tidak Dibubarkan
Pasal 336 ayat 9 dari konstitusi negara ini memberikan kewenangan pada Dewan Konstitusi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan situasi yang mungkin timbul di antara kekuasaan negara. Menurut konstitusi Venezuela, fungsi dewan konstitusional Mahkamah Agung termasuk tindakan "untuk menyelesaikan konfik konstitusional yang timbul di antara Lembaga Kekuasaan Publik.
Sumber : www.telesurtv.net
Seperti tuduhan-tuduhan sebelumnya, kali ini tuduhan baru muncul menyerang pemerintah Bolivarian di Venezuela terkait keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, pada hari ini (rabu), yang mengklaim bahwa telah terjadi "kudeta" dan bahwa negara itu telah jatuh ke dalam kediktatoran, pemerintah Venezuela mengecam upaya ini sebagai upaya untuk menggoncang pemerintah.
Terkait banding yang diajukan oleh Venezuela Corporation Petroleum mengenai Pasal 33 UU Organik Hidrokarbon tentang penciptaan usaha patungan, pengadilan memutuskan bahwa sejak Majelis Nasional terus melakukan pelecehan terhadap konstitusi, pengadilan tinggi akan "memastikan aturan hukum" dan akan menggunakan kekuasaan parlemen saat diperlukan.
"Selama tidak ada pengghargaan terhadap hukum dan proses yang tidak sah dari Majelis Nasional berlanjut, Majelis Konstitusi ini akan memastikan bahwa kekuasaan parlemen itu dilakukan langsung oleh Majelis ini atau oleh badan lain yang tepat untuk memastikan aturan hukum," kata pemerintah.
Amerika Serikat mengeluarkan kecaman yang mengatakan bahwa "keputusan Mahkamah Agung Venezuela, tanggal 29 Maret ... telah merampas kedaulatan Majelis Nasional yang terpilih secara demokratis." Pemimpin oposisi Julio Borges, yang terpilih sebagai presiden parlemen oleh legislator sesama kubu oposisi menolak keputusan itu, dan menggambarkan ini sebagai "kudeta" dan menyerukan pengadilan untuk menbangkangnya.
Sekutu Oposisi dan Sekretaris Jenderal OAS, Luis Almagro menyebut putusan ini sebagai "self-kudeta," sementara Peru menarik duta besarnya dari negara itu. Di Twitter, kata-kata "kudeta" itu menjadi tranding topik meskipun di jalan-jalan Venezuela semuanya tenang dan tanpa gangguan di dalam pemerintahan.
Sementara reaksi yang berlebihan telah muncul, putusan dari pengadilan tinggi tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang baru, juga sebenarnya tidak menyiratkan pembubaran majelis nasional negara dan kekuasaannya.
Inilah yang sebenarnya sedang terjadi
Majelis Nasional Telah Melecehkan Konstitusi Sejak 2016.
Pada tanggal 5 Januari 2016, Mahkamah Agung menyatakan Majelis Nasional telah melecehkan konstitusi untuk pengambilan sumpah bagi tiga anggota parlemen dari kubu oposisi yang terpilih, padahal mereka sebenarnya sedang ditangguhkan karena ada kecurangan pada saat pemungutan suara di negara bagian Amazonas. Mengingat bahwa Majelis telah bekerja dengan legislator yang cacat hukum , pengadilan mengatakan semua tindakan majelis ini adalah ilegal.
Kandidat-kandidat Dari Amazonas Mencoba Membeli Suara
Ada rekaman yang membuktikan sekretaris pemerintah Amazonas, Victoria Franchi, menawarkan sejumlah uang untuk sekelompok orang agar memilih kandidat oposisi. Oleh karena itu, pengadilan menangguhkan hasil pemilu tersebut. Namun, Majelis Nasional justru mengkangkangi keputusan ini dan mengambil sumpah mereka sebagai deputi (legislator)
Majelis Nasional Bisa Kembalikan Situasi Itu Dengan Mudah tapi Mereka Tidak Mau Melakukannya
Menurut pakar konstitusi (pengacara konstitusional), Enrique Tineo Suquet, Majelis Nasional bisa dengan mudah mengatasi persoalan hukum ini dengan meminta Ketua Majelis yang terpilih untuk mengadakan sidang guna mencoret tiga anggota parlemen tersebut dan mengadakan pemilihan ulang untuk posisi itu. Tineo Suquet mengatakan bahwa meskipun ini sangat mudah, majelis memilih untuk tetap melecehkan keputusan pengadilan.
Ini Semua Ada Dalam Konstitusi: Majelis Nasional Tidak Dibubarkan
Pasal 336 ayat 9 dari konstitusi negara ini memberikan kewenangan pada Dewan Konstitusi Mahkamah Agung untuk menyelesaikan situasi yang mungkin timbul di antara kekuasaan negara. Menurut konstitusi Venezuela, fungsi dewan konstitusional Mahkamah Agung termasuk tindakan "untuk menyelesaikan konfik konstitusional yang timbul di antara Lembaga Kekuasaan Publik.
Sumber : www.telesurtv.net
No comments
Post a Comment