HUBUNGAN OPOSISI SAYAP KANAN VENEZUELA DAN AMERIKA SERIKAT
Venezuela : Ancaman bagi dominasi energi Amerika Serikat?
Oleh : Raul Burbano
Oleh : Raul Burbano
Sejak pemilihan Hugo Chavez pada tahun 1999, Venezuela telah mencapai hal-hal besar yang mengesankan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan, sementara pada saat yang sama terus bertarung dengan sekelompok kecil elit yang mengontrol ekonomi dan politik negara tersebut. Saat ini, inflasi yang melonjak, ekonomi yang menyusut dan ketegangan politik telah berkontribusi terhadap tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik secara ekonomi maupun politik – yang mengancam membalikan beberapa pencapaian baik di masa lalu. Tantangan ini bisa terkait dengan banyak faktor, beberapa adalah persoalan struktural, seperti ekonomi yang bergantung pada minyak, dan pengaturan moneter yang kompleks, yang telah melahirkan "bachaqueros" yaitu mereka yang menjual barang-barang dengan harga sangat tinggi di pasar gelap,karena bisa mengendilikan harga. Tantangan lain dipicu secara politis – yaitu mereka dari kubu oposisi garis keras (sayap kanan) yang selaras dengan kepentingan A.S. yang menentang kebijakan pemerintahan sosialis mengenai sumber daya nasional dan redistribusi kekayaan (dari segelintir orang ke mayoritas rakyat).
 |
| Pelayanan Kesehatan Sebagai Warisan Chavez, Yang Dipertahankan Maduro. |
Media internasional dengan liputannya yang bias terhadap konflik di Venezuela telah (sengaja) gagal untuk memberikan liputan secara memadai tentang tindakan kekerasan terhadap pendukung pemerintah yang dilakukan oleh kubu oposisi garis keras. Namun, secara terus menerus memberitakan narasi oposisi bahwa krisis di Venezuela adalah tanggung jawab pemerintah Maduro, sebuah kediktatoran yang di ambang kehancuran dan menggunakan kekerasan terhadap protes-protes damai, sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan.
Fitnah-fitnah semacam ini hanya memiliki sedikit manfaat, dan mirip dengan fitnah yang dibuat terhadap mantan presiden Hugo Chavez. Oposisi garis keras tidak pernah mendpatkan legitimasi dalam pemilihan untuk pemerintah Boliviarian, dan demonstrasi brutalnya justru mendapat dukungan penuh dari pemerintah A.S. Pada tahun 2014 saja, dokumen resmi A.S menunjukkan bahwa pemerintahan Obama menyalurkan dana sebesar $ 5 juta kepada kelompok oposisi untuk membantu "memperkuat" dan "melindungi" demokrasi di Venezuela. Selanjutnya Presiden Trump, telah memberikan dukungan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemimpin oposisi yang dipenjara, Leopoldo López, yang telah terbukti bersalah melakukan hasutan secara terbuka untuk melakukan kekerasan dan melakukan konspirasi jahat. Dan terjadi koordinasi yang erat antara pemimpin Majelis Nasional yang dipimpin oleh oposisi dan penasihat keamanan nasional Gedung Putih H.R. McMaster tentang bagaimana mengatasi kebuntuan politik di Venezuela.
Media internasional juga secara tegas menyalahkan pemerintah karena krisis ekonomi yang dihadapi Venezuela. Mereka sengaja mengabaikan untuk menyebutkan peran produsen bisnis barang yang sering sekali menimbun barang-barang kebutuhan pokok rakyat Venezuela, untuk menciptakan kelangkaan barang dan memicu ketidakpuasan masyarakat.
Beberapa mempercayai bahwa perang ekonomi memberikan kontribusi terhadap kekalahan PSUV dalam pemilihan parlemen tahun 2015 - karena kelangkaan kacang hitam. Kacang hitam adalah makanan pokok Venezuela dan selama beberapa waktu sebelum hari pemilihan, kacang ini menghilang sama sekali dari toko-toko, namun sehari setelah pemilihan, di rak-rak supermarket telah tersedia kacang hitam.
Hampir sama dengan krisis yang memicu kudeta tahun 2002 terhadap Chavez, para pemimpin oposisi garis keras telah memperjelas bahwa tujuan aksi-aksi mereka adalah "perubahan rezim". Henry Ramos Allup dari partai oposisi Aksi Demokratik (Democratic Action Party) dan mantan presiden Majelis Nasional menyatakan pada hari pertama dia mengambil posisi bahwa mereka akan menyingkirkan Maduro dari kekuasaan dalam waktu enam bulan. Pihak oposisi merujuk pada pawai mereka pada bulan Oktober 2016 sebagai "Rebut Venezuela" (La Toma de Venezuela), sebuah tema yang provokatif. Dalam aksi oposisi tersebut, Jose Alejandro Molina Ramirez, seorang polisi, dibunuh oleh tembakan oposisi dan dua lainnya luka-luka; Di mana pembunuhan ini bertentangan dengan pesan oposisi bahwa aksi mereka "aksi damai".
Unsur garis keras dalam kubu oposisi
Oposisi telah gagal meraih dukungan, di luar basis dukungannya yang didominasi kalangan kaum kaya dan kelas menengah Venezuela. Tuntutan politik mereka untuk pemilu yang dipercepat, tidak meyelesaikan persoalan kebutuhan kelas pekerja miskin yang semakin terpengaruh oleh krisis ekonomi. Sebuah survei baru-baru ini yang dilakukan oleh lembaga independen, Hinterlaces, mengindikasikan bahwa 66% penduduk tidak setuju dengan oposisi untuk mengganti presiden dan masyarakat menilai pihak oposisi tidak memiliki visi bagaimana menyelesaikan tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut.
Julio Borges, presiden Majelis Nasional yang mayoritas dikuasai oposisi, secara terbuka meminta militer untuk bertindak dengan menjadi bagian dari "solusi" dan mendukung oposisi. Dialah yang memimpin pada tahun 2016, sebuah inisiatif untuk menggelar "pengadilan politik dan pidana" walaupun ilegal secara konstitusional, untuk melawan presiden Maduro, yang terpilih secara demokratis. Dia juga yang terus-menerus meminta Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Venezuela, meskipun hal ini dilarang secara eksplisit. Piagam organisasi tersebut, dalam pasal 1, menyatakan : "Organisasi Negara-Negara Amerika tidak memiliki kekuasaan selain yang secara tegas diberikan atasnya oleh Piagam ini, tidak ada satupun dari ketentuan-ketentuan yang mensahkannya untuk melakukan campur tangan dalam hal-hal yang berada di dalam yurisdiksi internal negara-negara anggota ".
 |
| Oposisi sayap kanan gagal mendapatkan dukungan untuk referendum recall |
Dalam upaya untuk menggulingkan Presiden Maduro, pihak oposisi pernah mendorong sebuah referendum recall yang berdasarkan undang-undang dasar memungkinkan penarikan kembali pejabat terpilih, termasuk presiden. Namun karena perpecahan di internal kubu oposisi, mereka sangat terlambat mengumpulkan tanda tangan untuk adanya referendum recall, yakni baru di akhir tahun 2016 , sementara pihak oposisi menuntut referendum di tahun 2016 juga. Mereka juga memalsukan sejumlah besar tanda tangan, termasuk tanda tangan dari 11.000 orang lebih yang telah meninggal dunia dan tanda tangan, lebih dari 3000 anak di bawah umur menurut Dewan Pemilihan Nasional (National Electoral Council / CNE).
Oposisi garis geras telah mendorong demonstrasi jalanan semakin intensif menggunakan kekerasan selama beberapa minggu terakhir, termasuk barikade kawat untuk pengguna motor yang mematikan, melakukan serangan bom molotov ke gedung penyimpanan makanan punya pemerintah , sebuah serangan ke rumah sakit bersalin di lingkungan El Valle, bentrokan dengan pasukan keamanan negara, dan melakukan serangan terhadap pendukung pemerintah. Lebih dari 42 orang meninggal sejak tanggal 4 April, banyak di antara mereka yang meninggal saat terjadi bentrokan dengan pasukan keamanan negara: Delapan orang tersengat listrik saat terjadi penjarahan; Lima terbunuh oleh pasukan keamanan negara; Lima belas telah meninggal secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari aksipaksi brutal pihak oposisi dan sisanya masih belum diketahui.
Baru-baru ini, para pekerja di kantor Wakil Presidensi dan Kepolisian Nasional bersama-sama dengan banyak orang lainnya telah menjadi sasaran serangan sekelompok hacker sayap kanan yang dikenal sebagai "Sons of Bitches" dan mengakibatkan ganguan terhadap keamanan mereka, saat data-data pribadi mereka dicuri dan disebarluaskan ke publik. Hal ini terjadi setelah pembunuhan dua pegawai pemerintah yang ditembak mati oleh penembak jitu saat berpartisipasi dalam demonstrasi pro pemerintah, dan pembunuhan pemimpin buruh, Rexol Alexander Acevedo Navas, anggota Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV)
Demokrasi partisipatif yang kuat
Pihak oposisi berusaha menggambarkan Maduro sebagai "diktator" yang takut pada pemilihan umum. Padahal Venezuela sendiri merupakan salah satu negara dengan demokrasi terkuat dan teraktif di benua ini, yang telah melaksanakan 20 pemilu dalam 17 tahun (presiden, regional, kotamadya dan referendum). Ini adalah demokrasi langsung yang kuat, yang memberdayakan kelompok-kelompok akar rumput melalui komune dan dewan komunal. Dewan dapat melakukan proyek pengembangan masyarakat jika proyek pegembangan tersebut dipilih oleh masyarakat. Pemimpin harus dipilih oleh masyarakat dan keputusan dibuat melalui majelis rakyat. Saat ini,sudah ada 46.566 dewan komunal yang terdaftar di negara ini.
Seharusnya negara tersebut akan mengadakan pemilihan regional pada tahun 2016 namun Dewan Pemilu Nasional (CNE) menundanya, karena pihak oposisi menuntut diadakannya referendum recall. Pihak oposisi justru menggunakan penundaan tersebut, sebagai dalih untuk menyoroti contoh lain tentang kurangnya demokrasi di negara ini. Meskipun saat ini Presiden Maduro telah meminta untuk segera diadakan pemilihan daerah, para pemimpin oposisi terus melakukan aksi-aksi demonstrasi jalanan.
Oposisi garis geras telah mendorong demonstrasi jalanan semakin intensif menggunakan kekerasan selama beberapa minggu terakhir, termasuk barikade kawat untuk pengguna motor yang mematikan, melakukan serangan bom molotov ke gedung penyimpanan makanan punya pemerintah , sebuah serangan ke rumah sakit bersalin di lingkungan El Valle, bentrokan dengan pasukan keamanan negara, dan melakukan serangan terhadap pendukung pemerintah. Lebih dari 42 orang meninggal sejak tanggal 4 April, banyak di antara mereka yang meninggal saat terjadi bentrokan dengan pasukan keamanan negara: Delapan orang tersengat listrik saat terjadi penjarahan; Lima terbunuh oleh pasukan keamanan negara; Lima belas telah meninggal secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari aksipaksi brutal pihak oposisi dan sisanya masih belum diketahui.
Baru-baru ini, para pekerja di kantor Wakil Presidensi dan Kepolisian Nasional bersama-sama dengan banyak orang lainnya telah menjadi sasaran serangan sekelompok hacker sayap kanan yang dikenal sebagai "Sons of Bitches" dan mengakibatkan ganguan terhadap keamanan mereka, saat data-data pribadi mereka dicuri dan disebarluaskan ke publik. Hal ini terjadi setelah pembunuhan dua pegawai pemerintah yang ditembak mati oleh penembak jitu saat berpartisipasi dalam demonstrasi pro pemerintah, dan pembunuhan pemimpin buruh, Rexol Alexander Acevedo Navas, anggota Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV)
Demokrasi partisipatif yang kuat
Pihak oposisi berusaha menggambarkan Maduro sebagai "diktator" yang takut pada pemilihan umum. Padahal Venezuela sendiri merupakan salah satu negara dengan demokrasi terkuat dan teraktif di benua ini, yang telah melaksanakan 20 pemilu dalam 17 tahun (presiden, regional, kotamadya dan referendum). Ini adalah demokrasi langsung yang kuat, yang memberdayakan kelompok-kelompok akar rumput melalui komune dan dewan komunal. Dewan dapat melakukan proyek pengembangan masyarakat jika proyek pegembangan tersebut dipilih oleh masyarakat. Pemimpin harus dipilih oleh masyarakat dan keputusan dibuat melalui majelis rakyat. Saat ini,sudah ada 46.566 dewan komunal yang terdaftar di negara ini.
Seharusnya negara tersebut akan mengadakan pemilihan regional pada tahun 2016 namun Dewan Pemilu Nasional (CNE) menundanya, karena pihak oposisi menuntut diadakannya referendum recall. Pihak oposisi justru menggunakan penundaan tersebut, sebagai dalih untuk menyoroti contoh lain tentang kurangnya demokrasi di negara ini. Meskipun saat ini Presiden Maduro telah meminta untuk segera diadakan pemilihan daerah, para pemimpin oposisi terus melakukan aksi-aksi demonstrasi jalanan.
 |
| Oposisi sayap kapan meuntut Amerika Serikat intervensi Venezuela |
Selama proses pemilihan Majelis Nasional 2015, pihak oposisi selalu mengekspresikan kekhawatiran akan pemilihan yang tidak adil dan curang. Mereka bergabung dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika, Luis Almagro terus mengecam proses pemilihan Venezuela sebagai "tidak adil" dan anti-demokrasi. Namun aliansi partai-partai oposisi justru berhasil mendapatkan kemenangan menakjubkan, menguasai mayoritas kursi di Majelis Nasional.
Oposisi menuntut agar pemilihan presiden dipercepat dengan alasan telah terjadi beberapa pelanggaran konstitusi. Namun, sebuah jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa 65% rakyat Venezuela lebih memilih untuk menunggu dan melaksanakan pemilu presiden pada tahun 2018 sesuai dengan jadwal normal.
Majelis Nasional melakukan pelanggaran konstitusi
Pada bulan Januari 2016, Majelis Nasional yang dikuasai oposisi dibekukan sementara oleh Mahkamah Agung karena melakukan pelanggaran konstitusi atas tuduhan membiarkan penipuan yang melibatkan anggota Majelis Nasional dari kubu oposisi yang mewakili negara bagian Amazonas, yang cacat hukum karena membeli suara saat pemilu. Ketika Mahkamah Agung memerintahkan Majelis Nasional mengadakan pemilihan umum untuk menggantikan para deputi korup tersebut, Majelis Nasional mengabaikan perintah tersebut dan menolak untuk menyelesaikan situasi tersebut sesuai dengan konstitusi.
Ketegangan politik semakin meningkat antara dua institusi utama negara tersebut ketika Mahkamah Agung memutuskan untuk mendukung perusahaan minyak negara Venezuela (PDVSA), yang berusaha membentuk usaha patungan dengan perusahaan minyak Rusia Rosneft untuk menghasilkan investasi dalam situasi pertarungan ekonomi . Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memblokir peluang investasi tersebut, sementara presiden Majelis Nasional, Julio Borges, seorang oposisi terkemuka dari partai Justice First mengirim surat kepada investor dan bankir, dan melobi mereka untuk tidak menginvestasikan atau memberikan pinjaman kepada pemerintah Venezuela. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan keputusan, yang menyatakan bahwa dalam waktu-waktu Majelis Nasional terus melanggar konstitusi, maka Mahkamah Agung akan berdiri di tempat yang diperlukan untuk memastikan "penegakan hukum" atau sampai situasi teratasi.
Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan sengit di antara banyak kalangan di Venezuela. Misalnya seperti pengacara konstitusi Hermann Escarra dan Ombudsman Tarek William Saab yang membantah bahwa Mahkamah Agung telah bertindak secara tidak konstitusional, namun beberapa orang lainnya seperti Jaksa Agung Luisa Ortega DÃaz justru sangat keras mengkritik keputusan tersebut. Meski keputusan tersebut segera dibatalkan, namun pihak oposisi tetap terus melakukan aksi-aksi demonstrasi jalanan, yang banyak di antaranya berubah menjadi aksi-aksi kekerasan.
Bukan hal yang aneh, jika pihak oposisi kawatir dengan rencana usaha patungan antara Venezuela dengan perusahaan minyak Rusia, termasuk juga kekawatiran pemerintah Amerika Serikat. Senator AS Marco Rubio dan Ben Cardin baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang berjudul "Bantuan Kemanusiaan Venezuela dan Memperjuangkan Undang-Undang Pemerintahan yang Demokratis" untuk "membantu" rakyat Venezuela mengatasi krisis dan mencegah merger dengan Rosneft.
Pemerintah Amerika Serikat melihat penggabungan tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan energi nasional mereka dan khawatir usaha patungan tersebut dapat membuka celah bagi Rosneft mendapatkan "kontrol terhadap infrastruktur energi A.S.". Perusahaan minyak milik negara Venezuela PDVSA, memiliki Perusahaan Minyak Citgo A.S, berpusat di Texas yang memiliki kilang minyak, pompa bensin dan infrastruktur di AS. Undang-undang tersebut juga meyediakan $ 9,5 juta bagi kelompok oposisi yang bekerja untuk "membela hak asasi manusia" di Venezuela.
Anggota Majelis Nasional dari kubu oposisi mulai mengancam Tarek William Saab, Ombudsman, kecuali jika dia setuju untuk memberi mereka lampu hijau untuk menyingkirkan hakim Mahkamah Agung. Ombudsman menyatakan bahwa Freddy Guevara dari partai oposisi Popular Will melakukan "ancaman kriminal" terhadap kantornya. Beberapa kantor lembaga hak asasi manusia telah diserang diberbagai tempat dan kantor Ombudsman setempat di Valencia telah dilempar bom molotov oleh "oposisi militan bertopeng".
Oposisi tidak memiliki alternatif
Meskipun tantangan ekonomi sedang menimpa banyak rakyat Venezuela, koalisi oposisi ini, Roundtable Demokratik, justru hanya fokus pada upaya untuk menyingkirkan Maduro dari jabatannya dan "membuat ketakutan ekonomi". Sejak mengambil kendali Majelis Nasional, koalisi tidak mempunyai tindakan nyata untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara ini. Sebaliknya, mereka malah menggunakan kontrol legislatif mereka untuk menghalangi inisiatif ekonomi yang dimaksudkan untuk membantu perekonomian, mereka memilih untuk menciptakan situasi ketidakpastian hukum untuk menakut-nakuti investor potensial. Hal ini dapat menyebabkan terputusnya akses terhadap mata uang asing - merongrong ekonomi lebih lanjut dan memaksa Venezuela untuk mengalami kegagalan dalam pembayaran perdagangan internasionalnya.
Majelis Nasional melakukan pelanggaran konstitusi
Pada bulan Januari 2016, Majelis Nasional yang dikuasai oposisi dibekukan sementara oleh Mahkamah Agung karena melakukan pelanggaran konstitusi atas tuduhan membiarkan penipuan yang melibatkan anggota Majelis Nasional dari kubu oposisi yang mewakili negara bagian Amazonas, yang cacat hukum karena membeli suara saat pemilu. Ketika Mahkamah Agung memerintahkan Majelis Nasional mengadakan pemilihan umum untuk menggantikan para deputi korup tersebut, Majelis Nasional mengabaikan perintah tersebut dan menolak untuk menyelesaikan situasi tersebut sesuai dengan konstitusi.
Ketegangan politik semakin meningkat antara dua institusi utama negara tersebut ketika Mahkamah Agung memutuskan untuk mendukung perusahaan minyak negara Venezuela (PDVSA), yang berusaha membentuk usaha patungan dengan perusahaan minyak Rusia Rosneft untuk menghasilkan investasi dalam situasi pertarungan ekonomi . Majelis Nasional yang dikuasai oposisi memblokir peluang investasi tersebut, sementara presiden Majelis Nasional, Julio Borges, seorang oposisi terkemuka dari partai Justice First mengirim surat kepada investor dan bankir, dan melobi mereka untuk tidak menginvestasikan atau memberikan pinjaman kepada pemerintah Venezuela. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan keputusan, yang menyatakan bahwa dalam waktu-waktu Majelis Nasional terus melanggar konstitusi, maka Mahkamah Agung akan berdiri di tempat yang diperlukan untuk memastikan "penegakan hukum" atau sampai situasi teratasi.
Keputusan tersebut menimbulkan perdebatan sengit di antara banyak kalangan di Venezuela. Misalnya seperti pengacara konstitusi Hermann Escarra dan Ombudsman Tarek William Saab yang membantah bahwa Mahkamah Agung telah bertindak secara tidak konstitusional, namun beberapa orang lainnya seperti Jaksa Agung Luisa Ortega DÃaz justru sangat keras mengkritik keputusan tersebut. Meski keputusan tersebut segera dibatalkan, namun pihak oposisi tetap terus melakukan aksi-aksi demonstrasi jalanan, yang banyak di antaranya berubah menjadi aksi-aksi kekerasan.
Bukan hal yang aneh, jika pihak oposisi kawatir dengan rencana usaha patungan antara Venezuela dengan perusahaan minyak Rusia, termasuk juga kekawatiran pemerintah Amerika Serikat. Senator AS Marco Rubio dan Ben Cardin baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang berjudul "Bantuan Kemanusiaan Venezuela dan Memperjuangkan Undang-Undang Pemerintahan yang Demokratis" untuk "membantu" rakyat Venezuela mengatasi krisis dan mencegah merger dengan Rosneft.
Pemerintah Amerika Serikat melihat penggabungan tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan energi nasional mereka dan khawatir usaha patungan tersebut dapat membuka celah bagi Rosneft mendapatkan "kontrol terhadap infrastruktur energi A.S.". Perusahaan minyak milik negara Venezuela PDVSA, memiliki Perusahaan Minyak Citgo A.S, berpusat di Texas yang memiliki kilang minyak, pompa bensin dan infrastruktur di AS. Undang-undang tersebut juga meyediakan $ 9,5 juta bagi kelompok oposisi yang bekerja untuk "membela hak asasi manusia" di Venezuela.
Anggota Majelis Nasional dari kubu oposisi mulai mengancam Tarek William Saab, Ombudsman, kecuali jika dia setuju untuk memberi mereka lampu hijau untuk menyingkirkan hakim Mahkamah Agung. Ombudsman menyatakan bahwa Freddy Guevara dari partai oposisi Popular Will melakukan "ancaman kriminal" terhadap kantornya. Beberapa kantor lembaga hak asasi manusia telah diserang diberbagai tempat dan kantor Ombudsman setempat di Valencia telah dilempar bom molotov oleh "oposisi militan bertopeng".
Oposisi tidak memiliki alternatif
Meskipun tantangan ekonomi sedang menimpa banyak rakyat Venezuela, koalisi oposisi ini, Roundtable Demokratik, justru hanya fokus pada upaya untuk menyingkirkan Maduro dari jabatannya dan "membuat ketakutan ekonomi". Sejak mengambil kendali Majelis Nasional, koalisi tidak mempunyai tindakan nyata untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara ini. Sebaliknya, mereka malah menggunakan kontrol legislatif mereka untuk menghalangi inisiatif ekonomi yang dimaksudkan untuk membantu perekonomian, mereka memilih untuk menciptakan situasi ketidakpastian hukum untuk menakut-nakuti investor potensial. Hal ini dapat menyebabkan terputusnya akses terhadap mata uang asing - merongrong ekonomi lebih lanjut dan memaksa Venezuela untuk mengalami kegagalan dalam pembayaran perdagangan internasionalnya.
 |
| Tujuan oposisi sayap kanan merebut kekuasaan |
Situasi dialog
Tahun lalu, organisasi regional antar pemerintah, Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan (UNASUR) melakukan inisiatif untuk diselenggarakannya dialog nasional. Pihak oposisi menetapkan prasyarat untuk berdialog dengan pemerintah.
Untuk menunjukan itikad baik-- yang sangat bertolak belakang dengan berita di media-media yang dikuasai oposisi, maupun media-media internasional, yang mengatakan pemerintah Maduro sudah tidak mau melakukan negosiasi-- Maduro justru menyetujui beberapa tuntutan oposisi. Pemerintah melepaskan pemimpin oposisi Carlos Melo dan dua terdakwa lainnya yang merencanakan tindakan teroris. Pemerintah juga menyetujui permintaan oposisi untuk melibatkan Vatikan dalam dialog tersebut, dan bahwa perundingan akan diadakan di Caracas dan bukan di pulau Margarita.
 |
| Paus Fransiskus terus mendorong dialog antar pemerintah Venezuela dan oposisi sayap kanan |
Setelah beberapa kali pertemuan, yang difasilitasi Vatikan dalam perundingan damai, tiba-tiba berakhir ketika pihak oposisi meninggalkan dialog – dan menuduh pemerintah bernegosiasi dengan itikad buruk. Dalam sebuah surat terbuka, pihak oposisi memperjelas bahwa ruang untuk dialog telah ditutup dan tidak akan dibuka kembali. Mereka meminta pendukung mereka untuk mengintensifkan demonstrasi jalanan.
Baru-baru ini, Paus meminta semua pihak untuk berdialog dan menolak kekerasan. Dia juga mengkritik sikap oposisi yang "terbelah" dilihat dari alasan "perlawanan mereka terhadap dialog"
Koalisi oposisi telah terbelah pada posisi apakah terlibat atau tidak terlibat dalam negosiasi, elemen yang lebih ekstrim dalam kubu oposisi melihat negosiasi dengan pemerintah sebagai pengkhianatan. MarÃa Corina Machado, mantan anggota Majelis Nasional dan pendiri LSM Súmate yang didanai Amerika Serikat, mengkritik koalisi oposisi karena dianggap melakukan kesalahan terlibat dalam dialog, dia menyatakan bahwa "tidak ada dialog dengan diktaktor" dan menyerukan mobilisasi jalanan.
Maduro terus meminta oposisi untuk melanjutkan perundingan dan menyambut tawaran Paus untuk membantu menengahi. Oposisi menolak untuk terlibat, bahkan setelah pemerintah memenuhi prasyarat dialog mereka yang lain - meminta Dewan Pemilu Nasional (CNE) segera menentukan tanggal pemilihan regional.
Majelis Konstituante
Dalam upaya untuk mengatasi kebuntuan politik negara tersebut, Maduro dengan menggunakan pasal 347 dari konstitusi, menyerukan pembentukan Majelis Konstituante Nasional, yang akan bertanggung jawab untuk menyusun ulang konstitusi tahun 1999. Majelis ini akan diisi oleh 500 delegasi yang dipilih secara langsung, dengan setengahnya akan dipilih dari kalangan gerakan sosial negara tersebut. Bagian dari tujuan tersebut adalah untuk melembagakan aspek penting ke dalam Magna Carta (kontitusi) seperti pembangunan ekonomi "pasca-minyak" untuk mengatasi perubahan situasi dan pembangunan karakter baru dari pemerintah lokal.
Pemimpin oposisi mengkritik inisiatif tersebut, menuduh presiden mencoba untuk mengalahkan mereka di legislatif. Walaupun pihak oposisi terus melakukan kritikan keras, namun oposisi sebenarnya di masa lalu justru yang menganjurkan Sidang Majelis Konstituante sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah di negara tersebut. Pemimpin oposisi seperti Henrique Capriles, Leopoldo Lopez, Freddy Guevara dan Maria Corina Machado, semuanya menandatangani sebuah pernyataan bersama yang meminta pembentukan Majelis Konstituante.
Mayoritas rakyat Venezuela ingin bergerak maju dengan cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka sambil menuntut penghormatan terhadap kedaulatan negara mereka. Namun, elemen ekstrim dalam kubu oposisi justru menyerukan pemberontakan terbuka melawan presiden yang terpilih secara demokratis, menolak perundingan lebih lanjut dan terus melakukan aksi-aksi mobilisasi jalanan. Media internasional—yang memberikan dukungan penuh pada oposisi--semakin memperuncing keadaan, memberitakan hanya setengah dari kebenaran dan secara gegabah membiarkan peningkatan aksi-aksi kekerasan dan konflik.
Baru-baru ini, Paus meminta semua pihak untuk berdialog dan menolak kekerasan. Dia juga mengkritik sikap oposisi yang "terbelah" dilihat dari alasan "perlawanan mereka terhadap dialog"
Koalisi oposisi telah terbelah pada posisi apakah terlibat atau tidak terlibat dalam negosiasi, elemen yang lebih ekstrim dalam kubu oposisi melihat negosiasi dengan pemerintah sebagai pengkhianatan. MarÃa Corina Machado, mantan anggota Majelis Nasional dan pendiri LSM Súmate yang didanai Amerika Serikat, mengkritik koalisi oposisi karena dianggap melakukan kesalahan terlibat dalam dialog, dia menyatakan bahwa "tidak ada dialog dengan diktaktor" dan menyerukan mobilisasi jalanan.
Maduro terus meminta oposisi untuk melanjutkan perundingan dan menyambut tawaran Paus untuk membantu menengahi. Oposisi menolak untuk terlibat, bahkan setelah pemerintah memenuhi prasyarat dialog mereka yang lain - meminta Dewan Pemilu Nasional (CNE) segera menentukan tanggal pemilihan regional.
Majelis Konstituante
Dalam upaya untuk mengatasi kebuntuan politik negara tersebut, Maduro dengan menggunakan pasal 347 dari konstitusi, menyerukan pembentukan Majelis Konstituante Nasional, yang akan bertanggung jawab untuk menyusun ulang konstitusi tahun 1999. Majelis ini akan diisi oleh 500 delegasi yang dipilih secara langsung, dengan setengahnya akan dipilih dari kalangan gerakan sosial negara tersebut. Bagian dari tujuan tersebut adalah untuk melembagakan aspek penting ke dalam Magna Carta (kontitusi) seperti pembangunan ekonomi "pasca-minyak" untuk mengatasi perubahan situasi dan pembangunan karakter baru dari pemerintah lokal.
Pemimpin oposisi mengkritik inisiatif tersebut, menuduh presiden mencoba untuk mengalahkan mereka di legislatif. Walaupun pihak oposisi terus melakukan kritikan keras, namun oposisi sebenarnya di masa lalu justru yang menganjurkan Sidang Majelis Konstituante sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah di negara tersebut. Pemimpin oposisi seperti Henrique Capriles, Leopoldo Lopez, Freddy Guevara dan Maria Corina Machado, semuanya menandatangani sebuah pernyataan bersama yang meminta pembentukan Majelis Konstituante.
Mayoritas rakyat Venezuela ingin bergerak maju dengan cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka sambil menuntut penghormatan terhadap kedaulatan negara mereka. Namun, elemen ekstrim dalam kubu oposisi justru menyerukan pemberontakan terbuka melawan presiden yang terpilih secara demokratis, menolak perundingan lebih lanjut dan terus melakukan aksi-aksi mobilisasi jalanan. Media internasional—yang memberikan dukungan penuh pada oposisi--semakin memperuncing keadaan, memberitakan hanya setengah dari kebenaran dan secara gegabah membiarkan peningkatan aksi-aksi kekerasan dan konflik.
 |
| Komposisi Majelis Konstituante dan mekasnisme pemilihannya |
Dengan sengaja membuat situasi di Venezuela tidak dapat dikendalikan, koalisi oposisi sangat berharap pada campur tangan asing untuk menekan pemerintah agar segera mengundurkan diri, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh kekuasaannya kembali - sesuatu yang telah gagal mereka capai secara demokratis dalam kotak suara selama 17 tahun terakhir ini.
Raul Burbano adalah direktur program Common Frontiers, sebuah kelompok kerja multi sektoral yang mengusulkan alternatif, untuk mengatasi efek sosial, lingkungan dan ekonomi dari integrasi ekonomi di benua Amerika.
Referensi :https://www.caracaschronicles.com/2016/05/13/bachaquero-buy-flip-hustler/
https://www.state.gov/documents/organization/208290.pdf
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/832016501657968640?lang=en
http://www.venezuelasolidarity.co.uk/84-of-venezuelans-back-government-measures-against-hoarding-to-tackle-economic-war/
https://www.thenation.com/article/why-is-venezuela-in-crisis
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-venezuela-congress-20160105-story.html
http://www.investigaction.net/en/venezuela-does-the-opposition-want-a-remake-of-the-coup-against-allende/
http://www.huffingtonpost.com/entry/venezuela-and-the-oas-the-logic-of-withdrawal_us_590389c8e4b084f59b49f8b5
http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.a...
http://www.venezuelasolidarity.co.uk/from-2014-violent-barricades-to-venezuelan-assembly-right-wing/
http://www.latinorebels.com/2017/04/27/venezuela-one-more-dies-in-demonstration-and-national-assembly-threatens-ombudsman/
http://www.telesurtv.net/english/news/Socialist-Venezuela-Student-Leader-Killed-After-Backing-Maduro-20170506-0022.html
https://venezuelanalysis.com/analysis/13081
https://venezuelanalysis.com/news/13082
https://www.el-carabobeno.com/asesinado-tres-tiros-dirigente-sindical/
https://www.greenleft.org.au/content/venezuela%E2%80%99s-communes-form-front-line-difficult-revolutionary-struggle
https://venezuelanalysis.com/news/13048
http://hinterlaces.com/65-esta-de-acuerdo-en-esperar-elecciones-presidenciales-de-2018/
http://www.telesurtv.net/opinion/Hermann-Escarra-El-Poder-Judicial-es-el-custodio-del-Estado-constitucional-de-derecho-20170331-0003.html
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=257C91E2...
http://www.latinorebels.com/2017/04/27/venezuela-one-more-dies-in-demonstration-and-national-assembly-threatens-ombudsman/
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/tarek-william-saab-denuncio-quema-defensoria-valencia_650833
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm
http://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol48-issue1/Debates-Vene...
http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/26/el-comunicado-de-la-oposicion-venezolana-comunico-que-se-baja-definitivamente-del-dialogo-con-el-regimen-de-nicolas-maduro/
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-30/pope-calls-for-venezuelan-negotiated-solution-to-curb-violence
https://venezuelanalysis.com/analysis/789
https://www.el-carabobeno.com/maria-corina-machado-dialogo-gobierno-suspenderse/
https://eliasjauavzla.wordpress.com/2017/05/06/constituyente/
No comments
Post a Comment