OCCUPY LUISITA : PERLAWANAN PETANI FILIPINA

Buruh tani dan petani militan di Filipina berjuang untuk menggulingkan kaum feodal dengan gerakan pendudukan.

Dalam upaya untuk menegaskan kembali hak atas tanah di daerah pedesaan, buruh tani dan petani di Filipina melakukan aksi pendudukan lahan yang diklaim oleh salah satu bank dan keluarga oligarkis tuan tanah besar, klan Aquino.

Gerakan tersebut merupakan hasil peningkatan dari aksi kampanye yang panjang untuk membongkar sistem feodalisme dan kekuasaan tuan tanah yang tidak adil warisan kolonialisme Spanyol.

Ratusan massa berkumpul dan membawa poster bertuliskan 'tanah untuk petani penggarap bukan para pembunuh petani'. Mereka adalah anggota dan pendukung organisasi yang menamakan diri Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), sebuah organisasi militan gerakan para petani gurem, petani tak bertanah, peternak, kaum muda dan perempuan pedesaan. Berkumpul di luar tebok pembatas dari perkebunan besar di provinsi Tarlac yang dikuasai oleh dinasti politik Cojuangco-Aquino.

Terlihat ratusan polisi dan pihak keamanan swasta mengawasi 700an petani yang sedang menghancurkan tembok yang mengeliliingi areal perkebunan yang secara ilegal dijual kepada Rizal Commercial Banking Corporation. Sebuah traktor digunakan untuk untuk meruntuhkan tembok tersebut, pada sore harinya para petani mulai membubarkan diri, namun mereka bertekad untuk kembali lagi untuk mengambil alih dan mengusahakan tanah tersebut secara bersama.

Bagi para petani, tembok pembatas lahan tersebut dianggap tidak sejalan dengan program land reform yang dijalankan oleh pemerintah Filipina yang selama beberapa dekade ini berjuang meberantas dan melawan perampokan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga elit dengan cara-cara ilegal dan semi legal.

"Kadamay menunjukkan dukungan penuh terhadap gerakan #OccupyLuisita karena menyuarakan suara kami agar pemerintah menebus dosa mereka dan memberikan pada rakyat apa yang menjadi kebutuhan mereka".

Pimpinan Kadamay, Gloria Arelleno mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut tetap ditinggalkan dan terlantar, karena memang para tuan tanah dan pemerintah membiarkan tanah tersebut dimilliki para penjarah daripada memenuhi kewajiban mereka pada rakyat. seperti rumah-rumah yang tak berpenghuni, kelas penguasa lebih membiarkan rumah dan lahan tersebut tak digunakan daripada ditinggali atau dimanfaatkan oleh rakyat Filipina.

Aksi massa ini, oleh para gerakan petani diberikan tagar #CccupyLuisita meniru gerakan pengambilalihan dan redistribusi yang berhasil dilakukan di oleh kelompok aliansi Kadamay di provinsi Bulacan, dengan menggunakan hastag #OccupyBulacan.

Penghancuran tembok pembatas dan reklamasi lahan menandai langkah berikutnya dalam kampanye yang meluas secara nasional yang ditujukan untuk land reform yang sesungguhnya, termasuk distribusi tanah dan peralatan gratis.

"Kami mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. kami menguasai kembali tanah yang dirampas oleh Cojuangco-Aquinos secara ilegal selama lebih dari setengah abad" terang Renato Mendoza, sekretaris jendral aliansi petani Hacienda Luisita, dalam sebuah statement oleh KMP.

Sistem Hacienda adalah sisa warisan kolonial Spanyol yang sampai hari ini masih berlaku di Filipina. Keluarga-keluarga yang mempunyai jaringan ke pasar kapitalis internasional berkepentingan untuk terus mengeksploitasi pekerja perkebunan di dalam kondisi feodal dan semi-feodal di suatu perkebunan besar dimana mereka menikmati kontrol atas monopoli.

Selain mengklaim kepemilikan Hacienda Luisita, dinasti Cojuangco-Aquino juga mengendalikan institusi keuangan utama seperti Bank Niaga ( Bank of Commerce) dan sangat dikenal di dunia hiburan dan politik di semua level, selain itu juga keluarga ini telah beberapa kali menjadi penguasa, terutama pada tahun 2010-2016 ketika Benigno "Noynoy" Aquino III menjadi presiden.

Meskipun sebernarnya, keluarga Cojuangco-Aquino sendirilah yang mempelopori pelaksanaan land reform, namun gagal. Pada tahun 1988, ibu Noynoy dan mantan Presiden Corazon Aquino mendorong Program Reforma Agraria Komprehensif (Comprehensive Agrarian Reform Program) yang menetapkan syarat untuk redistribusi lahan pertanian publik dan swasta kepada pekerja pertanian dan petani miskin.

Sejak saat itu, ratusan pejuang dan pengacara untuk hak-hak masyarakat pedesaan terbunuh oleh pasukan paramiliter perkebunan besar seperti di Hacienda Luisita, kepunyaan Aquino yang diwarisi oleh ayahnya "Don Pepe" Jose Cojuangco. Keadaan seperti ini dikecualikan dalam undang-undang tersebut (Reform Law) dan dilindungi oleh pemereintahan selanjutnya dari program redistribusi melalui sistem hukum yang sangat rumit yang mengijinkan perampasan lahan secara ilegal dan semi legal.

Alih-alih mendistribusikan lahan hacienda tersebut kepada para petani tak bertanah, ribuan hektar tetap dipertahankan oleh kerluarga tersebut, dan kemudian sebagian lahan dibagi-bagi dalam beberapa sektor menjadi lahan non-pertanian melalui konversi lahan secara ilegal dan dibeli label "telah terjual" padahal telah menjadi kawasan pada golf, country club dan perumahan. Menurut Menteri Reforma Agraria (Agrarian Reform Secretary) Rafael Mariano, tanah tersebut telah terjual kepada politisi lokal dan tokoh-tokoh yang berpengaruh.

Saat ini, reforma agrria adalah suatu proses yang damai antara pemerintahan Presiden Rodrigo Dueterte dan Front Nasional Demokratik Filipina, gerakan sosial di seluruh kepulauan memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat terlaksana.

"Tidak ada waktu yang lebih baik bagi pemuda dan pelajar Filipina untuk membaurkan dan mengintegrasikan diri dengan para petani untuk meneruskan seruan untuk reforma agraria yang sejati dan menciptakan gelombang gerakan massa anti-feodal yang kuat di seluruh negeri" tegas kelompok pemuda Anakbayan dalam sebuah statemennya. Menyerukan kepada semua kaum muda bersiap-siap bergabung dengan buruh tani dalam gelombang gerakan pendudukan yang akan dilakukan dalam bulan-bulan mendatang.

Di mata para pemimpin pedesaan, tidak akan pernah ada perputaran waktu dalam hal mempertaruhkan hak mereka untuk klaim yang sah atas tanah yang dipatahkan setiap hari.

"Kaum tani hanya dapat mengandalkan kekuatan persatuan," kata Joseph Canlas, Ketua KMP. "Penegasan hak kita terhadap tanah adalah cara untuk melanjutkan distribusi tanah yang sebenarnya" imbuhnya.

Sumber : telesurtv.net