PERCUMA KALO AKSI-AKSI BIASA

Ini neolib bung !
Coretan : Budi Wardoyo

Di negara lain, pencabutan subsidi (termasuk subsidi listrik) dipahami sebagai bagian dari skenario neoliberal, bahkan lebih jauh lagi skenario kapitalisme.

Yang menurut Martin Suryajaya, ciri-ciri neoliberal adalah sebegai berikut:

• Supremasi pasar: tidak boleh ada pengendalian harga lewat campur tangan negara
• Fleksibilitas modal: tidak boleh ada pembatasan terhadap gerak modal lintas negara sehingga salah satu dampaknya adalah maraknya kerja kontrak atau outsourcing.
• Privatisasi/swastanisasi badan usaha negara: agar menutup kemungkinan bagi monopoli dan korupsi, semua badan usaha negara mesti dibuat lebih ‘profesional’ dengan cara diswastanisasi
• Deregulasi atau penghapusan peraturan yang membatasi perputaran modal: seluruh aturan yang menghalangi akumulasi modal (kebijakan upah tinggi, undang-undang tentang kepemilikan komunal atas tanah adat, dll) harus dihapuskan.
• Pemotongan anggaran negara yang selama ini dialokasikan untuk biaya sosial
• Penghapusan konsep ‘barang publik’ (sistem jaminan kesehatan, subsidi pendidikan, dana pensiun, dsb) sebab hal-hal publik seperti kesehatan dan pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab masing-masing individu dan bukan urusan negara atau perusahaan.

Seorang warga bunuh diri karena tak sanggup bayar listrik. Foto: republik.in

Dan juga dipahami, skenario neoliberal (dan kapitalisme) bisa berjalan mulus karena lembaga-lembaga negara memang hanyalah boneka di negaranya masing-masing--dari perombakan UUD, UU, hingga Peraturan Pemerintah, Kepres, Kepmen bahkan sampai Perda, Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati pun, diabdikan untuk memuluskan skenario ini.

Untuk masuknya neolibalisme di Indonesia, silahkan baca tulisan Anto Sangaji di sini

Sehingga, model-model perlawanannyapun memang radikal, tidak lagi menyerahkan nasip pada lembaga-lembaga negara (yang hanya boneka itu); Dengan cara mogok nasional, mogok umum, perlawanan umum--bertarung di jalan-jalan, blokir akses2 utama, sampai rapat-rapat umum di ruang-ruang publik---Ini yang menjadi landasan, berikutnya muncul partai-partai baru,partai anti neoliberalisme, partai anti kapitalisme.

Isunyapun menohok pada inti persoalan--neoliberal dan kapitalisme--jadi, selain penacbutan subsidi, soal hutang luar negeri juga masuk dalam persoalan yang diangkat, soal dominasi IMF, Bank Dunia juga diangkat, soal pengeloaan sumber daya alam juga diangkat, termasuk persoalan pelibatan rakyat dalam segala keputusan penting (karena neolib-kapitalisme, memang tidak tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan UUD, UU atau keputusan lainnya.

Wajar, jika perlawanan tersebut menghasilkan antitesa demokrasi modal-demokrasi elit, yakni referendum, konsilutasi publik, hingga dewan-dewan rakyat yang menentukan keputusan.

Silahkan lihat perlawanan-perlawanan rakyat melawan neoliberalisme di Puerto Rico (yang melakukan mogok nasional), juga di Argentina atau di Brasil yang sampai lumpuh total akibat pemogokan umum rakyatnya.